Bisnis.com, JAKARTA — Ketenagakerjaan akan menjadi salah satu tema yang diangkat dalam Debat Pilpres III antarcawapres di Hoten Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).
Kendati demikian, beberapa pengamat, salah satunya aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai debat yang akan menghadirkan dua kandidat cawapres ini memiliki kecenderungan hanya akan membahas tema ketenagakerjaan dari sisi pembukaan lapangan kerja saja.
Padahal, masih banyak masalah ketenagakerjaan menghantui masyarakat Indonesia dan urgen untuk segera diselesaikan pemerintah. Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation ini pun memaparkan beberapa temuannya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2019).
"Pertama, Soal PHK [Pemutusan Hubungan Kerja] banyak terjadi. Hal ini bukan sekadar karena perusahaan gulung tikar, tapi juga karena praktik manipulatif data keuntungan atau kerugian di perusahaan-perusahaan, dengan klaim bahwa mereka merugi lalu pecat karyawan secara massal," jelas Haris.
Menyambung kasus tersebut, Haris menuturkan kasus kedua yang terbanyak dirinya temukan, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya cenderung memilih karyawan kontrak.
Sayangnya, banyak perusahaan hanya berpikir hemat dengan memanfaatkan pencari kerja membeludak akibat bonus demografi, tapi tidak memberikan hak-hak pekerja seperti upah dan jaminan sosial yang layak.
Baca Juga
"Ketiga, banyak kasus [perdata] yang sudah dimenangkan oleh karyawan tapi perusahaan tidak mau eksekusi. Keempat, hak-hak para pensiunan karyawan BUMN tidak dibayarkan seperti [kasus] BNI dan BRI," ungkap Haris.
"Kelima, persekusi, kekerasan, dan pemidanaan yang dipaksakan kepada buruh. Banyak sekali terjadi. Keenam, transparansi penggunaan uang BPJS Ketenagakerjaan," tambah Haris.
Melengkapi pendapat Haris, anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Poempida Hidayatulloh menjelaskan kepada Bisnis, bahwa pemerintah memang perlu menertibkan "perusahaan nakal" agar sanggup menjamin kesejahteraan tenaga kerja sesuai ketentuan konstitusi.
"Seorang pengusaha boleh saja bertepuk dada bahwa ia telah menciptakan 1.000 lapangan pekerjaan. Tapi apakah pekerjaan yang diberikan dapat memberikan kesejahteraan yang layak?" ujar Peompida retoris.
"Daendels pada saat membangun Jalan Anyer-Panarukan juga mempekerjakan ribuan orang. Tapi apakah mereka mendapatkan kesejahteraan rakyat?" tambah mantan politisi Partai Golkar ini.
Poempida menyebutkan bahwa penyelenggaraan BPJS merupakan amanat undang-undang. Oleh sebab itu, dirinya berharap para kandidat menghadirkan solusi ideologis, seperti kepastian, keadilan, kesetaraan, serta jaminan perlakuan berbeda bagi pekerja yang rajin atau berprestasi.
Tetapi, lanjut Peompida, tidak pula mengesampingkan masalah yang sedang dihadapi BPJS terkait "perusahaan nakal" tersebut. Di antaranya, masih banyak perusahaan yang menunggak iuran BPJS TK, tidak mendaftarkan semua pekerjanya ke sistem jaminan sosial, dan lain sebagainya.
"Narasi-narasi berbasis masalah ideologis inilah yang menurut saya patut dinantikan dari debat baik capres maupun cawapres, karena peradaban yang dibangun ke depan adalah suatu tantangan untuk mencapai cita-cita ideologis tersebut," jelas Poempida.
"Tugas dari pemerintahan mengawal peta jalan untuk lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk para tenaga kerja. Teknisnya silakan dinarasikan oleh masing-masing kandidat. Terpenting, rakyat harus paham bahwa pemikiran atau pun program yang ditawarkan para kandidat tidak boleh mengkhianati cita-cita ideologis," tegas Peompida.
Debat Pilpres III antarcawapres akan menghadirkan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno dengan tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, serta sosial dan budaya.
Debat akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019), dipandu oleh moderator Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas, serta disiarkan secara langsung oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.
