Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri memprediksi ada beberapa pihak yang sengaja memainkan isu tertentu untuk membuat propaganda melalui penyebaran berita palsu atau hoaks di media sosial dan menggangu proses demokrasi di Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejak November-Desember 2018 lalu, ada pihak yang sengaja memainkan isu KTP-el tercecer di Jakarta Timur dengan sasaran serangan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kemudian pada Desember 2018-Januari 2019, Dedi menjelaskan muncul isu hoaks mengenai adanya 7 kontainer surat suara yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok agar masyarakat gaduh.
"Jadi apa yang disampaikan melalui media sosial itu tidak benar. Ini ada agenda propaganda khusus sepertinya di media sosial. Pola-pola seperti ini sudah kami mapping," tuturnya, Senin (11/3/2019).
Selanjutnya, menurut Dedi, kembali muncul kabar hoaks mengenai institusi Polri yang tidak netral di Pilpres 2019 seperti yang disampaikan salah satu akun Twitter dengan nama @Opposite6890.
Akun tersebut menyebutkan bahwa Polri menjadi buzzer untuk memenangkan Capres Jokowi di Pilpres 2019 selama periode Januari-Maret 2019.
Baca Juga
"Ini jelas-jelas akan merusak demokrasi Indonesia. Saya tegaskan lagi kalau Polri ini netral. Tidak ada yang boleh dukung-mendukung," katanya.
Dedi memastikan kepolisian akan terus memburu para pelaku penyebar hoaks yang memviralkan isu tertentu di media sosial untuk mengganggu Pilpres 17 April 2019 nanti.
"Kita harus memerangi hoaks dari kasus KTP-el sudah kita lakukan upaya paksa. Kasus surat suara tercoblos dan informasi menyesatkan sudah kita proses. Berikan kesempatan pada Direktorat Siber untuk memeriksa secara komprehensif," ujarnya.
