Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data 103 WNA yang terdaftar sebagai pemilih, Senin (4/3/2019). Data tersebut diserahkan demi membantu Komisi Pemilihan Umum mewujudkan pemilih yang akurat.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa data tersebut diberikan untuk kebutuhan, bukan yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data yang dibutuhkan KPU hanya WNA yang masuk daftar pemilih tetap (DPT), yaitu 103 jiwa.
“Bila diberikan semua datanya nanti kami khawatir terjadi salah input lagi dan masuk DPT,” kata Zudan melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3/2019).
Di sisi lain, KPU sebelumnya meminta kepada Kemendagri agar menyerahkan seluruh data WNA yang memiliki KTP-el agar bisa ditelusuri lebih lanjut.
Menanggapi ini, Zudan menjelaskan bahwa pasal 79 Undang-Undang (UU) nomor 24 Tahun 2013 tertulis negara diperintahkan untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan data perseorangan dan dokumen kependudukan.
Menteri Dalam Negeri memberi hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Artinya, yang diberikan oleh Mendagri adalah hak akses data. Bukan data. Tidak boleh data pribadi itu diberikan tanpa perintah UU.
Baca Juga
“Untuk itu, KPU jangan terkesan mendesak Dukcapil Kemendagri memberi data kependudukan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh KPU. Nanti bisa melanggar hukum,” jelas Zudan.
Berdasarkan rapat 4 Maret lalu, Kemendagri mengajak KPU dan Bawaslu rutin duduk bersama untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Setelah ditemui titik terang, barulah bisa memberikan komentar kepada publik.
Zudan menyayangkan Komisioner KPU yang menyampaikan kemauannya melalui media, bukan disampaikan langsung kepada Kemendagri.
“Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar suasana politik bisa sejuk, adem dan kondusif,” ucapnya.
