Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih yang beragama Islam menginginkan Indonesia yang khas Pancasila.
Dalam survei yang sama, sebagian besar Muslim yang memiliki hak suara menilai agama dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
"Saat responden Muslim ditanyai mengenai pilihan orientasi politik mereka, mayoritas menilai Indonesia harus khas Pancasila. Sebanyak 87.4% menyetujui hal ini [Indonesia harus khas pancasila]," papar peneliti senior LSI Ardian Sopa saat konferensi pers survei "Pergeseran Sentimen Agama Setelah 6 Bulan Kampanye" di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Adapun jumlah Muslim yang dimintai pendapat dalam survei ini sebesar 87,8% dari total 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, sebanyak 3,5% menyatakan Indonesia harus seperti dunia Timur Tengah (Arab) dan hanya 1,1% yang menyatakan Indonesia harus seperti dunia Barat. Sisa 8% responden menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.
Survei LSI Denny JA juga mengulik persepsi Muslim pemilik hak suara terhadap Islam dan politik. Hasilnya, sebanyak 48.5% menyatakan bahwa agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Jumlah tersebut hanya berbeda sedikit dibanding pemilih yang menilai politik harus dipisahkan dari agama, yakni sebesar 40,6%. Sementara itu, 10% responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberi jawaban.
Survei terbaru LSI Denny JA ini dilakukan pada 18 hingga 25 Februari 2019, dengan 1.200 responden dengan 12,2% di antaranya adalah nonmuslim Survei menggunakan metode multistage random sampling beserta wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Adapun margin of error survei ini adalah 2,9%. Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode forum diskusi, analisis media, dan indepth interview untuk memperkaya analisis survei.
Peneliti menggunakan biaya sendiri dalam penelitian yang bersumber dari keuntungan jasa konsultan politik yang dilakukan di tingkat pemilihan daerah.
