Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan efek positif bagi perekonomian rakyat.
Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, mengungkap tarif tol trans Jawa yang terlampau mahal. Mahalnya tarif tol sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah kembali menggunakan jalan nasional.
“Tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp1,5 juta sampai Rp2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol Trans Jawa kemahalan,” kata Suhendra dalam pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Kamis (07/02/2019).
Suhendra menjelaskan tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merinci rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilometer.
Sementara itu di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km.
"Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal".
Tak hanya bertarif mahal, paparnya, pembangunan tol trans Jawa telah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan. Baik itu lahan milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada lahan produktif milik BUMN.
"Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat," katanya.
Selain itu, dampak negatif pembangunan tol Trans Jawa juga mulai dirasakan UMKM di wilayah Pantura Jawa. Sejumlah UMKM di kota-kota sepanjang jalur pantura perlahan-lahan mati suri.
“Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol Trans Jawa beroperasi tersambung. Keluhan semacam ini merupakan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah dalam mengunggulkan infrastruktur khususnya jalan tol,” tuturnya.
Dalam acara peresmian Jalan Tol Gempol Pasuruan pada 22 Juni 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penentuan tarif tol sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu oleh investor sehingga memberikan peluang keuntungan.
Presiden juga menegaskan bahwa tarif tol harus memberikan keuntungan bagi investor dan masyarakat, serta terjangkau.
Jokowi pun mengaku tidak ingin jika investor merugi, di sisi lain masyarakat juga tidak menanggung beban.
“Artinya nanti dengan kecepatan mobilitas barang, distribusi logistik, distribusi barang, kita harapkan ya logistik akan jatuh lebih murah karena bisa lebih cepat. Saya kira semua negara membangun infrastruktur itu arahnya ke sana semuanya," ujarnya. (Bisnis.com, 22 Juni 2018 20:19 WIB)
