Ketua DPR Setuju Tindakan Represif untuk Tuntaskan Pembunuhan 31 Pekerja Transpapua

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan tindakan preventif dalam menangani kasus kasus kekerasan di wilayah Papua, termasuk kasus pembunuhan pekerja pembangunan infrastruktur jalan dari PT Istaka Karya (Persero).
Newswire | 05 Desember 2018 11:45 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan didampingi Kadiv Humas Polri Setyo Wasisto (kiri) terkait penembakan ruangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan tindakan preventif dalam menangani kasus kasus kekerasan di wilayah Papua, termasuk kasus pembunuhan pekerja pembangunan infrastruktur jalan dari PT Istaka Karya (Persero).

"Kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan-tindakan preventif dan langkah-langkah yang membuat mereka jera," kata Bambang usai pertemuan Pengurus FKPPI dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Dia tidak bisa mengatakan kejadian pembunuhan puluhan pekerja infrastruktur itu sebagai kecolongan karena setiap awal Desember pasti ada peringatan organisasi tertentu atau kelompok criminal bersenjata (KKB) di daerah itu.

"Saya tidak bisa mengatakan itu suatu kecolongan. Tapi, kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan preventif dan langkah langkah membuat mereka jera," tegasnya.

Bambang menyebut sikap pimpinan DPR terhadap kasus itu adalah mengutuk keras tindak kekerasan dan kekejaman yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

"Kami mendesak dan mendorong seluruh pasukan yang ada untuk segera memburu pelakunya dan menyeret ke pengadilan," katanya.

Bambang juga mendorong Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengirim pasukan-pasukan elite yang ada di kesatuan-kesatuannya, karena kasus itu tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan secepatnya.

 "Kami di DPR mendorong aparat hukum dan keamanan tidak bertindak tanggung-tanggung," katanya.

 Dia juga meminta Komisi I DPR mengundang Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana langkah langkah penanggulangannya, juga Komisi III mengundang Kapolri untuk menjelaskan langkah untuk menumpas kelompok bersenjata itu.

"Sekali lagi kita memang harus memperhatikan HAM, tapi untuk urusan keamanan negara dan keselamatan masyarakat, penegak hukum dan pasukan kita harus bertindak tegas dan keras," kata Bambang yang juga Ketua Badan Bela Negara FKPPI.

Ketika ditanya apakah DPR setuju dengan langkah represif, dia mengatakan apa pun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan masalah itu, DPR pasti setuju.

"Yang dipentingkan DPR adalah menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat kita. Jangan sampai ada lagi korban yang jatuh. Berapa pun ongkosnya," ujarnya lagi.

Bambang menambahkan aksi mereka melebihi teroris karena merenggut nyawa orang dengan tindakan yang sangat kejam, menyerang petugas secara terang-terangan.

Sumber : Antara

Tag : papua, pembunuhan
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top