Bisnis.com, JAKARTA - Potensi segresi masyarakat yang dilatarbelakangi ras dan etnis masih tinggi di Indonesia. Demikian hasil survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi etnis dan ras.
Oleh karena itu, Komnas HAM mengimbau masyarakat untuk tidak membawa isu etnis dan ras ke ranah publik karena berpotensi memecah belah.
"Masyarakat kita punya kecenderungan merasa lebih nyaman dengan orang yang berasal dari etnis yang sama. Oleh karena itu, guyonan yang membawa unsur etnis dan ras, baik dalam lingkup ekonomi maupun politik diharapkan dapat berkurang, karena dapat memperuncing perbedaan," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam di Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Paparan Komnas HAM juga menunjukkan terdapat peningkatan laporan diskriminasi etnis pada tahun 2016 yang menjadi 38 aduan. Angka tersebut naik nyaris dua kali lipat dibanding 2015 yang berjumlah 20 aduan.
Pelaksanaan pemilihan daerah diperkirakan menjadi faktor peningkatan aduan diskriminasi ras dan etnis. Aman menyebutkan spektrum politik etnisitas menjadi salah satu sumber aduan dengan contoh pelanggaran berupa ujaran kebencian dan kampanye rasis.
Melihat kondisi tersebut, Komnas HAM mendorong lembaga negara dan semua pihak agar lebih serius dalam mencegah diskriminasi etnis dan ras, terutama di tengah peningkatan tensi politik jelang Pemilihan Umum 2019.
