Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang memperkenalkan rancangan undang-undang baru pada Jumat (15/2/2018) yang berisi pengakuan terhadap etnis minoritas Ainu. Melalui aturan tersebut, keturunan Ainu akan diakui sebagai penduduk 'asli' untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun melalui diskriminasi.
Etnis Ainu, yang mayoritas tinggal di Hokkaido utara, telah lama menderita akibat pemaksaan asimilasi. Meski diskriminasi terhadap mereka berkurang seiring berjalannya waktu, masih ada kesenjangan pendapatan dan pendidikan dibanding penduduk Jepang pada umumnya.
"Merupakan hal yang penting untuk melindungi kehormatan dan martabat masyarakat Ainu dan sehingga generasi berikutnya bisa mewujudkan masyarakat dinamis dengan nilai-nilai keanekaragaman," kata juru bicara pemerintah Yoshihide Suga sebagaimana dikutip Channel News Asia.
"Hari ini kabinet menyepakati untuk memproses undang-undang yang berisi kebijakan untuk menjaga martabat etnis Ainu," sambungnya.
RUU ini adalah aturan yang pertama kali mengakui Ainu sebagai penduduk "pribumi" dan berisi seruan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang visioner, termasuk langkah-langkah untuk mendukung perekonomian dan pariwisata lokal.
Etnis Ainu telah lama mengalami penindasan dan eksploitasi, Pemerintah Jepang modern pada akhir abad ke-19 melarang mereka mempraktikkan adat dan bahasa mereka.
Berbeda dengan mayoritas penduduk Jepang yang menganut keyakinan shinto, masyarakat Ainu secara tradisional mempercayai animisme. Para lelaki Ainu biasanya memiliki wajah yang dipenuhi jenggot dan para perempuannya memiliki tato di wajah sebelum menikah.
Namun dengan kebijakan asimilasi paksa yang diterapkan pada mereka selama puluhan tahun, sebagian besar dari etnis Ainu telah kehilangan ikatan dengan gaya hidup dan tradisi mereka.
Survei pada 2017 memperkirakan jumlah etnis Ainu di Jepang setidaknya mencapai 12.300 orang, namun angka pastinya tak diketahui karena banyak yang telah mengintegrasikan diri ke masyarakat umum dan menyembunyikan akar budaya mereka.
"Ini adalah langkah pertama untuk memastikan mereka memiliki posisi yang setara di mata hukum." kata Mikiko Maruko, yang mewakili sekelompok orang Ainu di Jepang timur dekat Tokyo.
"Ada banyak hal yang harus dilakukan, misalnya, memberi beasiswa bagi keluarga yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan tinggi," tambahnya.
