Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memerangi politik uang menjelang Pemilu 2019.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan KPU dan KPK akan bekerja sama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan politik uang.
"KPU dan KPK akan bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kita bersama-sama memerangi politik uang di Pemilu 2019," ujar Wahyu di KPK, Rabu (7/11/2018).
Pihak KPU menyatakan akan mematangkan secara teknis kerja sama dengan KPK serta memanfaatkan waktu kampanye untuk sosialisasi.
"KPU berpandangan bahwa hak politik pemilih harus dilindungi. Melindungi tidak hanya mencatat daftar pemilih, tapi juga KPU wajib memberi informasi yang memadai terkait tahapan pemilu, khususnya calon-calon yang akan dipilih baik capres-cawapres maupun anggota legislatif.
Dari data KPK, untuk anggota DPR RI ada 69 orang yang sudah diproses dalam kasus korupsi, sedangkan untuk anggota DPRD 150 orang.
Beberapa koordinasi dilakukan untuk menguatkan kerja sama, termasuk pemahaman publik terhadap narapidana kasus korupsi yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan tentang kesadaran politik uang.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan publik harus terus disadarkan bahwa praktik politik uang melanggar aturan.
"Jadi tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang mengatakan terima uang tapi juga pilih calonnya. Justru sekarang sudah saatnya masyarakat menolak uang dan tidak pilih calon yang berupaya membeli suara masyarakat tersebut," ujar Febri.
