Bisnis.com, JAKARTA – China dikabarkan menawarkan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump surplus perdagangan tahunannya dengan AS senilai US$200 MIliar dengan meningkatkan impor produk-produk asal AS dan sejumlah langkah lain, ungkap seorang pejabat pemerintahan Trump.
Dilansir Bloomberg, China membuat tawaran tersebut dalam pembicaraan di Washington pekan ini ketika Wakil Perdana Menteri China Liu He berkunjung untuk mencoba menyelesaikan sengketa perdagangan antar kedua negara. Liu bertemu dengan Trump Kamis sore (17/5/2018) di Gedung Putih. Namun, pejabat yang tak ingin disebut namanya tersebut tidak mengungkapkan tanggapan AS atas tawaran tersebut.
Penurunan nilai perdagangan AS dengan China senilai US$200 miliar per tahun 2020 tersebut terdapat dalam daftar tuntutan yang dibuat oleh pemerintahan Trump awal bulan ini. Adapun defisit perdagangan barang dagangan AS dengan China mencapai rekor US$ 375 miliar tahun lalu.
Namun, pemerintahan Trump juga membuat serangkaian tuntutan tambahan, termasuk penghentian subsidi dan dukungan pemerintah lainnya untuk rencana Made in China 2025 negeri Panda tersebut, yang menargetkan dominasi global dalam industri strategis, dari teknologi robot hingga kendaraan energi baru.
Pemerintahan Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif senilai US$150 miliar untuk barang impor asal China ke AS karena ketegangan perdagangan telah meningkat.
Sementara itu, Trump menyatakan keraguannya terhadap kesepakatan dengan China atas masalah perdagangan, di saat AS melanjutkan negosiasi untuk menghindari perang dagang.
Baca Juga
“Apakah itu akan berhasil? Saya cenderung meragukannya,” kata Trump saat konferensi pers pada hari Kamis (17/5/2018) dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, seperti dikutip Bloomberg.
“Alasan saya meragukannya adalah karena China menjadi sangat dimanjakan. Uni Eropa menjadi sangat dimanjakan. Negara-negara lain menjadi sangat dimanja. ”
Trump memulai pertemuan pribadi dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He pada pukul 16.00 waktu AS di Oval Office, menurut pernyataan Gedung Putih.
