Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemilu Legislatif 2019, PKPI Resmi Dapat Nomor Urut 20

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif 2019.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 13 April 2018  |  12:00 WIB
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. - Antara
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif 2019.

“Memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 April 2019, memutuskan menetapkan PKPI memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilihan Umum 2019,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Setelah penetapan itu, KPU langsung memberikan kepada PKPI nomor urut 20 dalam surat suara Pileg 2019. Plakat nomor urut diberikan secara simbolis kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI A.M. Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal DPN PKPI Imam Anshori Saleh.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di KPU yang menunjukkan ketulusannya dan mengajarkan kepada masyarakat bahwa di negara hukum ini harus taat kepada hukum,” ujar Hendropriyono menanggapi keputusan KPU.

Semalam, KPU telah menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti Putusan PTUN 11 April yang membatalkan SK KPU No. 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Lembaga penyelenggara pemilu tersebut menghormati putusan pengadilan karena bersifat final dan mengikat.

Meski demikian, KPU juga akan membuat laporan kode etik dan perilaku hakim yang menggelar persidangan gugatan PKPI. Langkah ini diambil berdasarkan hasil konsultasi dengan Komisi Yudisial.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu pkpi
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top