Fee Proyek di Kukar: Rita Widyasari Dapat Fee 6%, Timses Terima 0,5%

Saksi Rudi Suryadinata, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara mengatakan bahwa setiap proyek pembangunan, tim sukses Rita yang kerap disebut tim sebelas, selalu meminta fee 6,5% kepada para kontraktor.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 11 April 2018  |  13:00 WIB
Fee Proyek di Kukar: Rita Widyasari Dapat Fee 6%, Timses Terima 0,5%
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (1/2). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diduga menerima fee 6% dari tiap proyek pembangunan di daerah tersebut.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara penerimaan gratifikasi proyek dan perizinan dengan tersangka Rita Widyasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Di hadapan majelis hakim, saksi Rudi Suryadinata, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara mengatakan bahwa setiap proyek pembangunan, tim sukses Rita yang kerap disebut tim sebelas, selalu meminta fee 6,5% kepada para kontraktor.

“Dari jumlah itu, 6% diserahkan ke bupati dan 0,5% mengalir ke tim sukses. Pada 2013 saya dipanggil oleh Junaidi dan Rusdiansyah [anggota tim]. Mereka minta bantuan kumpul dana dari fee proyek Bina Marga,” tuturnya.

Pada awalnya, Rudi merasa keberatan mengingat angka yang dipatok tergolong besar. Namun, dia kemudian memenuhi permintaan tersebut.

Dia kemudian menyalurkan sejumlah uang dari para kontraktor kepada Junaidi. Akan tetapi, ada pula kontraktor yang langsung menyerahkan uang fee tersebut kepada Junaidi.

Seperti diketahui, Rita juga diduga bersama-sama Khairudin, ketua tim sukses, diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yakni uang sebesar US$775.000 atau setara Rp6,9 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

KPK menjerat Rita dalam statusnya sebagai tersangka penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 yang diperbaharui dalam UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Rita Widyasari bersama-sama dengan Ketua Tim 11, Khairudin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Mereka dijerat dengan Pasal 12 B UU yang sama juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Hery dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain mereka, KPK juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Rita Widyasari. Tidak sampai di situ saja, komisi antirasuah pun menahan Hery Susanto Gun alias Abun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, sebagai pihak penyuap.

Abun diduga memberikan uang sebanyak Rp6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan lahan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar kepada PT SGP.

Suap itu, diduga diterima sekitar Juli dan Agustus 2010 dan terindikasi pemberian suap bertujuan untuk memuluskan proses perizinan lokasi perkebunan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
proyek, suap, bupati kutai kartanegara (kukar) rita widyasari

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top