Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menahan setengah dari nilai bantuan rutinnya kepada Palestina, menjadi US$60 juta dari US$125 juta.
Sikap tersebut telah disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (16/1) waktu setempat. Seperti diketahui, Paman Sam pada awalnya sepakat memberikan bantuan rutin kepada Palestina senilai US$125 juta per tahun melalui program milik PBB yakni Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Namun, nilai bantuan tersebut akhirnya dipangkas oleh Washington. Adapun, dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri meminta PBB untuk mengkaji ulang misi pemberian bantuan tersebut. Menurut otoritas tersebut, AS bersedia menyalurkan kembali nilai sisa bantuannya jika UNRWA bersedia melakukan keinginan AS tersebut.
“Sudah waktunya bagi negara lain, yang juga cukup kaya, untuk ikut serta dan memberikan peran yang lebih besar untuk memajukan keamanan dan stabilitas dunia. Kami pikir dengan US$60 juta, sudah cukup untuk mencegah lembaga tersebut kekurangan dana,” tulis Kemenlu AS dalam keterangan resminya, seperti dikuti dari Bloomberg Rabu, (17/1).
Keputusan AS ini merupakan wujud dari ancaman Presiden Donald Trump beberap waktu lalu. Kala itu dia mengancam akan menghentikan bantuan dari negaranya untuk Palestina.
"Kami membayar orang-orang Palestina hingga ratusan juta dolar setahun dan tidak mendapat penghargaan apapun dari mereka. Selain itu mereka bahkan tidak ingin menegosiasikan perjanjian damai yang telah lama tertunda dengan Israel,” kata Trump di akun Twitternya pada 2 Januari 2017.
Sikap Trump tersebut muncul setelah para pemimpin Palestina mengecam keputusan pemimpin AS tersebut, yang sengaja memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem. Para pejabat Palestina bersama pemimpin negara-negara lain mengatakan bahwa sikap Trump tersebut secara otomatis mendiskualifikasi AS dari tugasnya sebagai mediator dalam perundingan damai Palestina-Israel.
Adapun, AS telah menyediakan dana lebih dari US$368 juta untuk UNRWA pada 2016. Biasanya, Washington akan mengirimkan uang tersebut dengan cara dicicil dua kali.
DI sisi lain, pejabat Palestina pun langsung melancarkan kritiknya terhadap sikap terbaru AS tersebut. Langkah Negeri Paman Sam tersebut dinilai bakal memberikan dampak yang besar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pasalnya, kebijakan itu diperkirakan membuat hak para pengungsi menjadi tercabut. Hak itu meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kehidupan yang bermartabat
"Langkah itu juga akan menciptakan kondisi yang menghasilkan ketidakstabilan secara lebih lanjut di seluruh wilayah” kata Hanan Ashrawi, Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
Adapun, ditahannya penyaluran bantuan dana bagi UNRWA tersebut memunculkan perselisihan terselubung yang baru di antara pejabat AS. Pasalnya Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan James Mattis, dan Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster merupakan pejabat yang menginginkan penyaluran bantuan dana untuk Palestina tetap dilakukan.
Sementara itu, sikap dan pandangan yang berbeda muncul dari Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dan menantu Trump, Jared Kushner. Kedua orang tersebut justru menghendaki agar bantuan dana ke Palestina dicabut seutuhnya.
.JPG?w=300&h=221)
