Kabar24.com, JAKARTA -- Pemerintah Spanyol menolak deklarasi kemerdekaan yang ditandatangani pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont. Spanyol juga menolak ajakan dialog.
Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria menggambarkan Puigdemont sebagai sosok yang tidak tahu di mana dia berada dan kemana akan melangkah.
Sementara, Menteri Kehakiman Spanyol Rafael Catala menegaskan kembali sikap pemerintah Spanyol bahwa referendum itu ilegal dan hasilnya tidak sah.
Rencananya, pemerintah Spanyol akan menggelar rapat kabinet mendadak untuk membahas langkah pemerintah menyikapi perkembangan terbaru di Catalonia sebagaimana dikutip BBC.com, Rabu (11/10/2017).
Puigdemont kemarin menandatangani deklarasi kemerdekaan Catalunya, tetapi menunda pelaksanaannya demi memungkinkan adanya dialog dengan pemerintah pusat.
Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalonia akan menyebabkan Spanyol dalam krisis politik berkepanjangan.
Baca Juga
Gejolak politik itu terjadi sejak digelarnya referendum di wilayah Catalonia pada awal Oktober lalu yang dianggap tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut.
Di hadapan anggota parlemen Catalonia, Puigdemont mengatakan hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas warga wilayah otonomi itu menghendaki kemerdekaan.
“Untuk itulah, kami meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk mengaku republik Catalonia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," ujarnya.
