Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bupati Rita Tersangka, Pukulan Keras untuk Perjuangan Wanita

Maju Perempuan Indonesia (MPI) mengeluarkan pernyataan atas ditetapkannya Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari sbeagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi, Selasa (26/9/2017).
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper berisi dokumen perjanjian dan kerja sama yang disita dari kantor Pemkab Kutai Kartanegara (kukar), Selasa (26/9) pukul 20.28 . Selama di kantor Pemkab Kukar, tempat Bupati Rita Widyasari beraktivitas, petugas KPK sejak pagi mendatangi setiap ruangan di tiga gedung dan memeriksa 12 bagian struktur pemerintahan tersebut./JIBI-Muhamad Yamin
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper berisi dokumen perjanjian dan kerja sama yang disita dari kantor Pemkab Kutai Kartanegara (kukar), Selasa (26/9) pukul 20.28 . Selama di kantor Pemkab Kukar, tempat Bupati Rita Widyasari beraktivitas, petugas KPK sejak pagi mendatangi setiap ruangan di tiga gedung dan memeriksa 12 bagian struktur pemerintahan tersebut./JIBI-Muhamad Yamin

Kabar24.com, JAKARTA – Maju Perempuan Indonesia (MPI) mengeluarkan pernyataan atas ditetapkannya Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi, Selasa (26/9/2017).

BACA : Daftar Lengkap Kekayaan Bupati Rita Sebesar Rp 236,75 Miliar

MPI adalah gerakan pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak-hak  perempuan di bidang politik. Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator MPI Lena Maryana Mukti menyoroti 4 hal, sebagai berikut:

1. Kasus yang membelit Bupati Kukar menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan perempuan aktivis. Penetapan tersangka Bupati Rita merupakan pukulan keras terhadap perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan yang sedang terus dilakukan. Peristiwa ini bisa menjadi back fire atau penghalang atas upaya tersebut.

2. MPI meminta kepada para pejabat publik untuk melaksanakan sumpah jabatan secara sungguh-sungguh dan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak rakyat.

3. MPI meminta partai politik yang memiliki kewenangan merekrut calon kepala daerah mengedepankan pakta integritas dalam mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah.

4. MPI Mendukung upaya KPK untuk sosialisasi program politik cerdas berintegritas tidak saja ke partai politik, tetapi juga ke para kepala daerah dan pada gilirannya akan mengurangi tindakan korupsi.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper