Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Jusuf Kalla: Daerah Kaya Sumber Daya Alam Rawan Gratifikasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki sumber daya alam melimpah, seperti batu bara atau perkebunan kelapa sawit lebih rentan dengan praktik gratifikasi.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 27 September 2017  |  12:47 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri peringatan ulang tahun ke-90 mantan Kapolri era Presiden Soeharto, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin. - Bisnis.com/Irene Agustine
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri peringatan ulang tahun ke-90 mantan Kapolri era Presiden Soeharto, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin. - Bisnis.com/Irene Agustine

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki sumber daya alam melimpah, seperti batu bara atau perkebunan kelapa sawit lebih rentan dengan praktik gratifikasi.

"Biasanya ini [gratifikasi] terjadi di daerah-daerah yang banyak mengeluarkan izin. Karena di Kukar [Kutai Kartanegara] banyak izin batu bara, perkebunan," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Rabu (27/9/2017).

Hal itu merespons informasi yang banyak beredar terkait dengan proses hukum yang menimpa Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Rita dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi.

Hanya saja, Rita tidak melalui proses operasi tangkap tangan (OTT).

Saat ini, Wapres mengatakan sebagian besar izin memang sudah diatur di pusat, namun daerah masih berperan dalam pemberian rekomendasi. Hal tersebut menjadi celah terjadinya praktek gratifikasi.

"Ya pokoknya di daerah- daerah yang natural resources-nya tinggi, gratifikasinya relatif besar," ujarnya.

Melihat tren tersebut, dia mengimbau seluruh kepala daerah untuk amanah dan menjauhi praktik gratifikasi ataupun korupsi yang merugikan negara. "Jabatan itu amanah jangan korupsi uang negara," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, sebagai tersangka gratifikasi lewat pengembangan kasus.

Sebelumnya, KPK sendiri telah menangkap tiga kepala daerah dalam kurun satu bulan terakhir, yaitu  Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jusuf kalla bupati kutai kartanegara (kukar) rita widyasari
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top