Bisnis.com, JAKARTA—Nama Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai sudah sangat pantas untuk diganti jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet (reshuffle) nanti.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai semua syarat untuk mengganti terpenuhi pada diri Prasetyo, misalnya rapor merah karena kinerja buruk serta kasus bansos Pemprov Sumut yang membuat Kejaksaan Agung tercemar dan berimplikasi pada program pemerintah dalam penegakan hukum.
“Saya sudah sering mengemukakan soal ini. Jika nanti Presiden Jokowi melakukan reshuffle, maka posisi Jaksa Agung harus diisi oleh figur yang kredibel dan bisa mengejawantahkan Nawacita dari sisi hukum,” ujar Siti ketika dimintai tanggapannya, Senin (18/1/2016).
Menurut Siti, hasil penilaian kinerja kementerian yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi—terlepas dari pro kontra—yang menempatkan Kejaksaan Agung pada posisi rendah menjadi alasan yang sah bagi presiden untuk mengganti Prasetyo.
“Apa yang dilakukan Menteri Yuddy Chrisnandi, tak lepas dari perintah presiden, jadi tak masalah,” tambahnya.
Namun demikian, kata Siti, di tengah keinginan publik yang kuat menginginkan penggantian Jaksa Agung, harusnya menjadikan Prasetyo juga legowo. Apalagi sejak awal akan dilantik, pegiat hukum dan antikorupsi sudah mempermasalahkan figur Jaksa Agung ini.
“Apa yang diprotes para pegiat hukum dan antikorupsi, ternyata belakangan terkonfirmasi. Jadi, presiden jangan ragu untuk mencari figur baru Jaksa Agung yang mumpuni,” ujarnya.
Di sisi lain, Siti melihat dalam konteks persaingan partai politik, baik pendukung pemerintah maupun partai yang baru mendekat dan menyatakan akan bergabung, seperti PKS, Golkar, dan PPP, terlihat hubungan yang renggang antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem, terutama Surya Paloh.
“Kita bisa melihat belakangan ini, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh tak semesra saat kampanye atau awal-awal pemerintahan. Mungkin ini dipicu kinerja menteri dari Nasdem yang kurang memuaskan seperti Jaksa Agung,” katanya.
Fenomena hubungan pemerintah dengan parpol pendukung yang fluktuatif itu, lanjut Siti, karena koalisi parpol pendukung pemerintah memang cair dan Presiden Jokowi membutuhkan dukungan politik dari parpol agar bisa mengimbangi parlemen.
“Jokowi harus pandai mengelola parpol, karena itu dia pun memanggil pemimpin partai yang berkonflik untuk segera mencari solusi, sebab ini akan berpengaruh pada kehidupan demokrasi terutama hubungan pemerintah-DPR,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
