Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sidang Tragedi 1965 di Den Haag: Jaksa Agung Tolak Campur Tangan Asing

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak mengharapkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas tragedi 1965 diselesaikan dengan campur tangan pihak lain.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 10 November 2015  |  13:20 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan presentasinya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).  - Antara
Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan presentasinya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). - Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo tidak mengharapkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas tragedi 1965 diselesaikan dengan campur tangan pihak lain.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung ketika menanggapi persidangan saksi fakta tragedi 1965 di peradilan rakyat internasional di Den Haag Belanda pada 10-13 November 2015.

"Kita lihat seperti apa, kita sendiri sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak seperti halnya dengan ini, kan banyak hal yang diajak bicara, yang dipersiapkan," katanya di TMP Kalibata Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Pemerintah berencana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan sejumlah cara. Tetapi, dia tidak menginginkan ada pihak luar seperti melibatkan peradilan rakyat yang ada di Belanda.

"Kita bermaksud seperti itu. Kita lihat seperti apa nanti, kita mengharapkan bahwa masalah kita, kita selesaikan sendiri, tidak harus ada campur tangan pihak lain," jelasnya.

Semangat menyelesaikan persoalan ini, Jaksa Agung menawarkan untuk pendekatan nonyudisial, tetapi karena sudah berlangsung puluhan tahun kemungkinan sulit untuk membuktikan dengan mendatangkan saksi-saksinya.

"Ada enggak yang bisa mencari bukti-buktinya, mencari saksi-saksinya. Sementara, untuk mengajukan perkara ke persidangan pengadilan itu semuanya harus lengkap, konstruksinya harus jelas, harus sempurna," kata Prasetyo.

Komnas HAM sudah bekerja menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran berat. Sementara, kalau hasil penyelidikan lengkap baru ditingkatkan ke penydikan oleh Jaksa Agung. Tetapi sayangnya penyelidikannya hingga saat ini masih belum lengkap, padahal untuk penyidikannya saja semua unsur harus terpenuhi.

"Ini banyak pihak yang belum memahami, maunya di bawa ke persidangan," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

g30s/pki
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top