Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sidang Tragedi 1965 di Den Haag: Menhan, Tak Perlu Diungkit Lagi

Peradilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda hari ini, Selasa (10/11/2015), dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan saksi fakta untuk menentukan sikap majelis hakim dalam membuat rekomendasi putusan terkait tragedi 1965.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 10 November 2015  |  10:14 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) ber jalan di antara prajurit Kodam I Bukit Barisan, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (19/3/2015). - Antara/Septianda Perdana
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) ber jalan di antara prajurit Kodam I Bukit Barisan, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (19/3/2015). - Antara/Septianda Perdana

Kabar24.com, JAKARTA -- Peradilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda hari ini, Selasa (10/11/2015), dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan saksi fakta untuk menentukan sikap majelis hakim dalam membuat rekomendasi putusan terkait tragedi 1965.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, persoalan masa lalu seperti tragedi 1965 tidak perlu diungkit lagi. Seharusnya hal seperti itu menjadi pelajaran semua pihak bahwa ke depan tidak boleh terulang kembali.

"Begini ya, tragedi 1965 itu yang duluan siapa. Kita itu tidak usah salah menyalahkan, kalau tidak dulu tidak ada pemberontakan tidak ada masalah ini, tidak ada masalah HAM. Jadi duluan yang memulai itu yang melanggar HAM, kan jelas begitu saja," katanya di TMP Kalibata Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Agenda sidang adalah pemeriksaan 10 saksi yang digelar pada 10-13 November 2015. Para saksi merupakan korban yang mengalami musibah berdarah pada 1965 yang berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan termasuk yang pernah menjalani bui di pulau Buru Maluku Utara.

Ryamizard mengatakan, jika dirunut ke belakang banyak terjadi pelanggaran HAM seperti yang dilakukan Westerling ketika membantai puluhan ribu rakyat.

"Ya Westerling empat puluh ribu berapa dan lain-lain, kita tidak perlu ngungkit-ungkit itu ke belakang, jadi mundur," ujarnya.

Menhan mengatakan, perlu mengambil pelajaran sehubungan dengan hari pahlawan. Bahwa penjajahan yang sudah berlangsung di masa lalu tidak boleh lagi kembali terulang di masa yang akan datang.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

g30s/pki
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top