Bisnis.com, JAKARTA -- Pendidikan Jarak Jauh (PPJ) atau daring menjadi solusi pemenuhan akses pendidikan bagi wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sayangnya, konsep PPJ yang seluruh perangkatnya mengandalkan teknologi, tidak didukung kemampuan tenaga pendidik yang handal.
Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan tinggi, Paulina Pannen mengatakan, dari 236 ribu staf pendidik atau dosen yang ada di seluruh Indonesia, baru 6% yang melek teknologi dan bisa mengembangkan pendidikan berbasis internet. Baik dalam menggunakan perangkat teknologi, ataupun menggunakan software serta sosial media.
Keadaan ini, menurut Paulina merupakan salah satu kendala dan tantangan bagi pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring. Padahal, PJJ memiliki potensi yang cukup baik untuk membantu pemenuhan pendidikan di wilayah pelosok serta daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Tidak jarang kalau dosen sudah senior dan jam sepuh biasanya sudah tidak mau belajar teknologi. Makanya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Ada dua kendala dalam PJJ, satunya adalah teknologi dan kedua adalah SDM-nya,” papar Paulina di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (1/9/2015).
Sebenarnya, lanjut Paulina, PJJ tidak sulit untuk dilaksanakan, namun membutuhkan keberanian dan kesungguhan untuk memulainya. Jika masyarakat telah mengenal jejaring sosial media seperti Blog dan Facebook, sistem kuliah daring tidak jauh dari konsep tersebut. Hanya saja disipkan dan diperuntukan bagi pendidikan.
Sehingga menurutnya, perlu diberikan pencerahan dan pelatihan bagi para dosen untuk mau menggunakan teknologi tersebut bagi mata kuliah yang diajarkan.
“Sampai saat ini, kan kita tahu banyak yang pakai Facebook dan Blog. Nah, itu konsepnya gabungan dari keduanya,” katanya.
Ia menuturkan, saat ini ada enam perguruan tinggi yang sudah menjadi instansi induk PJJ. Sehingga mereka bisa merangkul 51 perguruan lain.
Salah satunya adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Binus, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIMIK) Amikom Jogja, dan Universitas Gajah Mada (UGM). Tugas mereka adalah untuk menyiapkan mata kuliah yang akan memiliki sistem jarak jauh dan menjadi provider bagi 51 PT lainnya.
“Pada tahun 2015 ini kita menyiapkan 150 mata kuliah baru untuk ditawarkan kepada mahasiswa kuliah daring. Kalau sebelumnya pemerintah sudah menjalankan 30 mata kuliah,” ujarnya.
Seluruh warga negara Indonesia bisa mengikuti kuliah PJJ, asalkan terdaftar menjadi salah satu mahasiswa dikampus tertentu. Namun, untuk kampus yang hendak menjadi cabang PJJ harus memiliki kualifikasi akreditasi B, A atau A pluh. Sehingga dari infrastruktur memadai dan bisa menjalankan program dengan baik.
Pada 2016, pemerintah berencana akan membuka akses internasional pada PJJ. Sehingga pendidikan internasional bisa masuk ke dalam negeri tanpa membangun gedung, namun sudah masuk dari segi virtual.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Pusat, Suparman mengatakan, perluasan akses harus dibarengi denga kualitas dari pendidikan.
Supaya pascamenjalani PJJ, mahasiswa tidak kalah dengan mahasiswa yang melakukan tatap muka secara penuh. Karena budaya orang Indonesia sangat tergantung oleh tatap muka.
“Pembangunan pemahaman bagaimana pendidikan itu mandiri dan tidak tergantung dengan tatap muka, sehingga memang pasca mengambil mata kuliah dengan PJJ, kualitas pembelajarannya sama dengan mereka yang memiliki tatap muka,” jelasnya.
