Kabar24.com, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) untuk membangun sekolah tingkat atas (SMA) atau sekolah kejuruan (SMK) di setiap kecamatan.
Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat 900 kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK di wilayah tersebut.
Keadaan seperti itu akan berdampak semakin banyaknya anak usia sekolah (13-18 tahun) yang tidak dapat meneruskan pendidikan.
"Ada 100 ribu anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Hal ini karena gak ada sekolah di daerahnya. Tugas kita adalah mempertahankan anak untuk tetap sekolah," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Pembiayaan perluasan kesempatan pendidikan menengah atas akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Belanja pendidikan harus ditingkatkan dan pemerintah harus mengambil manfaat dari mekanisme pembiayaan yang inovatif seperti kemitraan publik maupun swasta.
"Di sini partisipasi swasta juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah memperluas kesempatan pendidikan. Kemitraan publik dan swasta dapat memainkan peran penting dalam mencapai target pemerintah," tutur Thamrin.
Menurut Thamrin, perluasan kesempatan hingga pendidikan menengah atas tidak akan memiliki efek yang diharapkan jika pendidikan yang diterima siswa tidak berkualitas baik.
"Pemerintah tidak akan mampu capai target sendirian. Perlu membangun pemahaman bersama antar para pemangku kepentingan dan menjamin dukungan dari sektor swasta, kelompok masyarakat dan masyarakat sipil serta pemda akan jadi kunci untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas," tutupnya.
