Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu melakukan pemblokiran situs-situs yang dianggap radikal.
Menurut Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs Amerika Serikat Richard Stengel, pengawasan terhadap konten sudah dilakukan oleh masing-masing media sosial.
“Menurut saya itu bukan tugas pemerintah untuk menutup situs-situs yang seperti Google, Facebook atau Twitter karena mereka sudah punya term of service tersendiri, dan itu termasuk salah satunya tidak boleh menyebarkan kebencian atau kekerasan,” kata Wamenlu AS ini.
Hal ini disampaikan Stengel dalam diskusi bersama jurnalis dan mahasiswa yang bertajuk “Democratization of Information: Opportunities in a Changing Media Landscape” di @Atamerica, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Mantan redaktur pelaksana di majalah TIME ini menyebutkan bahwa bentuk media berbasis teknologi tersebut adalah bagian dari demokrasi.
Semangatnya adalah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh negara.
“Teknologi mengubah alam informasi, kita bisa mendapatkan informasi yang melimpah bahkan berlebihan. Beberapa orang bisa mendapatkan keuntungan dari media sosial, tapi beberapa juga menyalahgunakan,” katanya.
Namun dia mengingatkan walau bebas, tetap saja tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan orang lain.
Stengel masih yakin akan penyaringan yang dilakukan pengelola situs media sosial.
Dia mencontohkan Twitter yang baru-baru ini menindak akun-akun yang dinilai menyebarkan ancaman keamanan terkait dengan propaganda ISIS.
“By the way, Twitter sudah melakukannya, Twitter menutup 10 ribu akun yang dianggap menyalahi ketentuan mereka,” ujarnya.
.jpg?w=348&h=261)
