Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Polri menuntaskan penanganan kasus illegal fishing, dugaan trafficking, dan perbudakan terhadap anak buah kapal yang dimiliki PT Pusaka Benjina Resources.
Arahan itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas tentang illegal fishing yang dihadiri sejumlah Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan lainnya.
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan Polri telah mengirim tim ke Benjina Kepulauan Aru Maluku untuk menelusuri lebih jauh tindak pidana lain yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
"Mungkin tindak pidana umum yang lain, mungkin ada perpajakannya, dan lain sebagainya, semuanya itu, semua harus ditangani dengan baik, cepat tuntas dan dibentuklah satgas terpadu," kata Badrodin di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2015).
Seperti diketahui kasus perbudakan di Benjina menjadi sorotan internasional karena perbudakan terhadap anak buah kapal asal Myanmar yang diduga dilakukan oleh kapal eks asing milik Thailand yang beroperasi di Indonesia.
Kapal eks asing yang dimiliki PT PBR banyak yang bermasalah karena memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) kedaluwarsa.
Selain itu kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang pemerintah RI.
