Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan fokus menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Indonesia. Salah satunya masalah kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berniat untuk membentuk Direktorat khusus yang menangani TPPO. Dia tidak mau masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan, mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban TPPO.
"Kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPO,” kata Ganjar, dalam debat ketiga Pilpres, Minggu (7/1) malam.
Ganjar-Mahfud akan melakukan reformasi Polri. Dengan demikian, lembaga penegak hukum itu dapat sungguh-sungguh mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tanah air.
Di kesempatan lain, Ganjar mengisahkan pernah menangani kasus TPPO. Saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pernah membantu korban perdagangan orang asal NTT, di Semarang.
“Kami pernah menangani, kebetulan korbannya dari NTT,” ucap Ganjar.
Awalnya korban dilatih kerja di Semarang oleh pelaku. Korban percaya saja lantaran sudah diiming-imingi bakal dikirim bekerja ke salah satu tempat di Indonesia.
“Tapi ternyata trafficking, TPPO. Maka kita handle dan ini penting partisipasi antara pemerintah daerah,” sambungnya.
Ketiadaan lapangan pekerjaan dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan menjadi penyebab banyaknya korban TPPO. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan mafia TPPO yang berjejaring dengan sistem kerja berlapis dan terputus sehingga sulit dilacak dan ditindak aparat.
“Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, harus bekerja sama. Jaringan kerja sama antardaerah dengan pemerintah pusat perlu diperkuat,” ucap Ganjar.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Unpad Prof. Muradi mengungkapkan, tingginya angka kasus TPPO dan kekerasan domestik sudah pada di angka yang meresahkan. Banyak sudah perempuan dan anak-anak Indonesia menjadi korban utama dalam kasus ini.
"Perlu adanya tindakan serius dan SDM khusus untuk dapat menyelesaikan ini dengan cepat," ujar dia.
Menurut dia, rencana pembangunan Direktorat baru yang khusus menangani TPPO sudah seharusnya dilakukan. Tak hanya menangani TPPO, Direktorat yang tersebar di serial Polda itu juga bakal menangani kasus kekerasan domestik.
"Dengan direktorat baru ini, diharapkan Kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak," tandas dia.
