Bisnis.com, JAKARTA—Berbeda dari anggota PDIP lainnya, politisi Effendi Simbolon mengaku bersedia menjadi ketua tim angket DPR untuk mempermasalahkan kenaikan BBM yang diberlakukan pemerintah.
Menurutnya, tidak semua politisi PDIP setuju dengan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi bertolak belakang dengan sikap PDIP selama masa pemerintahan SBY lalu.
Menurutnya, saat itu PDIP selalu gigih menolak setiap ada rencana kenaikan BBM, kenaikan listrik maupun kenaikan harga gas elpiji, sehingga pada Pemilu 2014 PDIP menjadi pemenang pemilu.
“Kenaikan BBM juga listrik dan elpiji di masa pemerintahan Jokowi ini jelas merugikan PDIP. Banyak publik marah dan menyalahkan PDIP atas kenaikan ini,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (30/3/2015).
Dia menilai seharusnya sebagai kader dan petugas partai kebijakan Jokowi tidak merugikan partai.
Effendi menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi telah melanggar UUD dan UU Migas. Dalam UUD dan UU Migas disebutkan dengan jelas bahwa harga BBM tidak boleh diserahkan sesuai mekanisme pasar.
Harga BBM untuk masyarakat, ujarnya, harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Ini cocok dibuatkan hak angket sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan ditujukan ke menteri, tapi tujukan langsung ke presiden. Saya siap untuk menjadi ketua tim angketnya,” ujarnya.
