Bisnis.com, JAKARTA-- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai salah satu alasan kuat yang membuat pamor Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurun karena melanggar janjinya sendiri tentang sosok jaksa agung.
Padahal sebelumnya Jokowi telah menegaskan tidak akan menunjuk seorang politisi untuk menempati posisi jaksa agung, namun kini Jokowi telah melanggar janjinya sendiri dengan menunjuk politisi dari Partai Nasdem, HM Prasetyo.
Demikian disampaikan Peneliti LSI, Ade Mulyana dalam konferensi persnya di Kantor LSI Jakarta, Jumat (21/11/2014).
"Kan janji-janji sebelumnya itu, mau mengangkat jaksa agung dari kalangan profesional," tuturnya.
LSI meyakini bahwa ada tekanan yang kuat terhadap Presiden Jokowi oleh tokoh politik tertentu yang membuat Jokowi tidak kuat terhadap tekanan tersebut sehingga mau tidak mau menunjuk Prasetyo sebagai jaksa agung menggantikan Basrief Arief yang masa jabatannya sudah selesai.
Sehari sebelum Prasetyo dilantik sebagai jaksa agung oleh Presiden Jokowi, memang ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut diduga kuat membahas soal posisi jaksa agung.
"Jadi kelihatannya Jokowi ini mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya. Ke depan, Jokowi harus lebih berani," kata Ade.
Menurut Ade, salah satu alasan kenapa Presiden Jokowi mudah ditekan orang-orang di sekitarnya, karena Jokowi sendiri sama sekali tidak menguasai partai politik manapun.
Tidak seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapatkan dukungan penuh dari beberapa partai politik pengusungnya.
"Jokowi tidak menguasai partai politik manapun. SBY yang punya dukungan saja menemui banyak ganjalan apalagi Jokowi," ujar Ade.
Selain itu, Ade juga menilai bahwa sosok Prasetyo sebagai jaksa agung sama sekali tidak memiliki banyak prestasi yang menonjol di bidang hukum.
Terpilihnya Prasetyo sebagai jaksa agung diyakini akan bercampur dengan konflik kepentingan.
"Personelnya sendiri juga tidak ada prestasi yang menonjol, kalau dari kalangan parpol ini tidak bisa lepas dari konflik kepentingan yang main di dalam," tukas Ade.
