Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan penaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah berdampak pada kemerosotan tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga 43,82%.
Meskipun terjadi kemerosotan tingkat kepuasan terhadap Jokowi, masyarakat yang puas dengan kebijakan awal Kabinet Kerja tersebut masih lebih tinggi yakni 44,94% atau selisih 1,12% dan yang tidak menjawab 11,24%.
Data Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA itu menggunakan metode quick poll yang dilakukan pada tanggal 18-19 November 2014 atau sehari setelah pengumuman pengalihan subsidi BBM oleh presiden kepada 1.200 responden dan margin error +/- 2,9% di 33 provinsi.
"Jokowi harus mulai berhati-hati. Jokowi akan ditinggal pendukungnya saat maju sebagai capres nanti karena menaikkan harga BBM," ujar peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Ketidakpuasan terhadap kebijakan tak populis tersebut dianggap memberatkan masyarakat karena seketika mengerek harga kebutuhan pokok.
Kemudian program kompensasi perlindungan sosial pun belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat penerima.
Ade menegaskan, pamor Jokowi dipertaruhkan ketika mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sebelum 100 hari pertama kerja.
Tetapi hal itu bisa diantisipasi dengan program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Memang untuk perlindungan sosial harus dimanage dengan baik karena banyak dirasakan masyarakat. Mungkin suksesnya KKS, KIP, KIS bisa mengembalikan pamor Jokowi di hadapan publik," jelasnya.
