Bisnis.com, JAKARTA -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi presiden terlemah sepanjang sejarah kepresidenan di Indonesia sejak era presiden pertama, Soekarno.
Menurut peneliti LSI, Ade Mulyana ada tiga alasan yang mendasari penilaian tersebut yaitu:
Pertama, karena Presiden Jokowi tidak mengontrol parlemen yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dimana KMP masih menguasai kursi mayoritas di DPR RI.
"Ini kali pertama ketika koalisi partai yang berkuasa tidak menguasai legislatif. Proses ini mengancam jalannya pemerintahan Jokowi secara efektif," tutur Ade dalam konferensi persnya di Kantor LSI Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Menurut Ade, hal tersebut berbeda dengan dua kali pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, di mana partai koalisi pemerintah turut serta menguasai mayoritas di parlemen.
Namun, kendati SBY menguasai mayoritas parlemen, tidak semua kebijakan SBY berjalan dengan mulus.
"Bisa dibayangkan bahwa pemerintahan Jokowi akan menghadapi dinamika di parlemen yang lebih rumit dibandingkan SBY karena tidak mayoritas di DPR," kata Ade.
Kemudian alasan yang kedua, kendati Jokowi telah dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai presiden, namun Jokowi tidak bisa mengontrol PDIP karena masih kuatnya pengaruh Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum partai.
Sehingga hal tersebut membuat Jokowi tidak dapat mengontrol satu pun partai politik yang berada di barisan koalisinya yang dinamakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tidak ada satu pun partai politik di bawah komando Jokowi. Koalisi partai pendukung pemerintah pun tidak di bawah komando Jokowi," ujar Ade.
Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu Jokowi berpotensi ditinggalkan para pendukungnya. Karena menurut LSI, saat ini publik sudah kecewa dengan Jokowi setelah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp6.500 menjadi Rp8.500.
Survei LSI menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi menurun sejak dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu.
Hanya ada 44,94% yang masih merasa puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden.
Namun yang tidak puas ada sekitar 43,82%. Sisanya, 11,24% tidak tahu dan tidak mau menjawab.
"Padahal Jokowi sangat membutuhkan dukungan publik di tengah ketidakberdayaan dirinya dan koalisi pendukungnya menguasai parlemen," tukas Ade.
