Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SBY Dinilai Belum Mampu Menopang Demokrasi

Kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini dinilai belum mampu menopang demokrasi.
Konferensi pers oleh Setara Institute yang dipimpin langsung oleh Hendardi/JIBI
Konferensi pers oleh Setara Institute yang dipimpin langsung oleh Hendardi/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA--Kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini dinilai belum mampu menopang demokrasi.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan dalam paradoks pertama kepemimpinan SBY, sang presiden sering disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Menurutnya sebutan itu diidentikkan dengan berbagai kebijakan selama SBY memimpin.

“SBY diklaim memelopori Pilkada langsung, memberikan jaminan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor SETARA Institute, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Atas apresiasi itu, lanjutnya, Indonesia juga sering menjadi role model demokrasi di negara muslim. Kesan itu pula yang kemudian dieksploitasi sebagai kapital diplomasi Indonesia di forum internasional.

“Dia juga mengklaim selama kepemimpinannya, stabilitas politik terjaga dan kinerja demokrasi selalu berjalan dengan damai dan lancar,” lanjutnya.

Di sisi lain, Hendardi menilai, sebenarnya terdapat sejumlah paradoks yang sulit dipahami dalam konteks demokrasi. Pada masa SBY pula sejumlah Undang Undang (UU) yang diproduksi justru mengebiri demokrasi.

“UU Informasi Transaksi Elektronik, UU Ormas, dan UU Intelijen yang potensial mengganggu prinsip kepastian hukum serta due process of law,” jelasnya.

Hendardi menilai, paradoks lain juga muncul pada klaim stabilitas politik. Menurutnya selama SBY memimpin, stabilitas politik terjaga karena jaminan adanya transaksi politik antar elit.

“Sehingga semua kebutuhan sumber daya politik terpenuhi dan terjaga,” bebernya.

Sementara terkait Pilkada langsung, dia menilai pada akhirnya SBY pula yang memangkasnya. Meski akhirnya SBY mengeluarkan Perppu, tetapi semua itu hanya didesain untuk menciptakan ruang-ruang baru transaksi politik.

“Penokohan SBY sebagai Bapak Demokrasi telah berubah menjadi Bapak Antidemokrasi oleh ulah SBY dan partainya di ujung jabatannya,” ungkapnya.

Menurut Hendardi, pemboikotan Bali Democracy Forum 2014 menegaskan publik dan dunia internasional sudah mulai ragu, seragu SBY pada dirinya, atas kesungguhannya menopang demokrasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Giras Pasopati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper