Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi menyelenggarakan pemerintahan tanpa APBD Perubahan (APBD-P) 2014.
Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar Sri Mulyono mengatakan hingga akhir September APBD-P 2014 belum juga disahkan oleh DPRD Jabar terkait belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD).
Selain itu, surat permohonan petunjuk ke Menteri Dalam Negeri tak juga mendapat balasan. "Kami belum bisa mencairkan sampai akhir September ini. Kalau tidak bisa, kami akan jalan tanpa APBD Perubahan," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/9/2014).
Menurutnya APBD-P 2014 belum bisa dicairkan karena pihaknya tidak memiliki payung hukum yang kuat.
Pada 2009 lalu, kondisi semacam ini pernah terjadi namun diperoleh jalan keluar setelah Mendagri mengeluarkan surat edaran bahwa APBD-P bisa dicairkan sebelum AKD terbentuk.
"Kami sudah berkirim surat 17 September lalu ke Mendagri, sampai sekarang belum ada jawaban," kata Sri Mulyono.
APBD-P 2014 sendiri sudah mendapat persetujuan dari DPRD Jabar 2009-2014 namun karena peralihan ke periode baru, proses ini terhambat masih molornya penentuan AKD.
Sri menilai satu-satunya jalan keluar ada di SE Mendagri, karena APBD-P dibutuhkan untuk mendanai proses pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan tetap.
"APBD-P biasanya ada kenaikan volume 10% dari sisa lelang di murni juga over target pendapatan," katanya.
Idealnya APBD-P sudah disahkan pada awal Oktober karena terkait agenda pembiayaan.
Menurut Sri kegiatan-kegiatan yang bersifat lelang terpaksa tidak bisa dilakukan Pemprov karena waktunya sangat terbatas.
Karena itu opsi tanpa APBD-P terpaksa harus diambil jika tak segera disahkan.
"Lelang saja butuh waktu dua bulan, kerja apa dengan waktu terbatas? Otomatis akan jadi SILPA," ujarnya.
Konsekuensi tidak memakai APBD-P membuat Pemprov Jabar akan mengandalkan APBD 2014 murni. Itupun anggaran yang ada hanya akan membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di 9 bulan sebelumnya.
Sri mengakui yang terancam mengalami persoalan adalah dinas-dinas yang hanya menganggarkan kebutuhan rutin 9 bulan bukan setahun penuh.
"Biaya listrik, telepon, dan tunjangan pegawai bisa tidak dibayarkan," katanya.
Awal Oktober ini, pihaknya kembali akan mengirimkan surat permohonan petunjuk pada Mendagri agar permasalahan ini segera teratasi.
Sri menilai kunci mandeknya pengesahan ini ada di tangan menteri. Pemprov sendiri tidak berani mengambil langkah karena anggaran bisa terkait dengan persoalan hukum.
"Pokoknya harus ada hitam di atas putih,agar itu bisa dicairkan," katanya.
Ketua DPRD Jabar Sementara Gatot Tjahyono mengatakan APBD-P 2014 akan secepatnya disahkan oleh pihaknya dengan mencari aturan yang pas.
Menurutnya pengesahan agak tertunda karena untuk sementara para anggota dewan akan mengikuti bimbingan pembekalan dari Depdagri dan pembentukan Pansus Tatib.
“Sementara ini anggota Dewan akan mengikuti Bimbingan Pembekalan dari Depdagri selama tiga minggu, ya bergantian," katanya.
Menurut Gatot, sementara agenda tersebut berjalan pihaknya pekan ini sudah mulai pembentukan Pansus Tatib.
Gatot menegaskan Pansus tatib dibuat paling tidak mulai tanggal 29 September.
Selanjutnya pengesahan APBD-P 2014 akan bergantung pada keputusan Pimpinan.
"Nanti kita coba cari aturannya yang pas. Itu sudah disahkan kan, itu naik ke Depdagri, nanti turun lagi itu dan ada keputusan Pimpinan mengenai soal itu,” ujarnya.
