Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam kunjungannya ke Kairo pada Minggu (3/11/2013) mengatakan AS berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan pemerintah sementara Mesir.
Kunjungan perdana Kerry ke Mesir sejak penggulingan presiden Mohammed Mursi itu bertepatan dengan dimulainya proses peradilan terhadap pemimpin Mesir yang pertama kali terpilih secara demokratis itu.
Kerry berada di Kairo dalam rangka mempertegas hubungannya dengan sekutu penting AS di Timur Tengah dan memastikan proses pemulihan demokrasi di Mesir berjalan mulus, meskipun beberapa pekan lalu Washington menunda bantuan rutinnya terhadap Mesir.
"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan kami akan melanjutkan kerja sama dengan pemerintah sementara," kata Kerry dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmy.
Kerry juga mendesak agar pemilu yang inklusif, bebas dan jujur segera di laksanakan di Mesir. "Amerika Serikat adalah sahabat rakyat Mesir, kami adalah mitra Mesir," tegas Kerry.
Kerry juga mengeyampingkan fakta bahwa Washingotn baru saja menunda bantuan tahunan senilai 1,5 miliar dolar kepada Kairo dengan menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak bertujuan untuk menghukum para pemimpin militer Mesir.
"Itu hanyalah masalah kecil di antara kita, hubungan AS-Mesir tidak seharusnya dinilai dari bantuan seperti itu saja, kami akan terus membantu mesir dalam hal peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya menangkal terorisme," katanya.
Dalam paket bantuan tahunan yang ditunda tahun ini, AS sedianya akan mengirimkan sejumlah helikopter Apache dan jet tempur F-16 yang akan digunakan untuk memperkuat militer Mesir.
Kerry merupakan tokoh paling berpengaruh dari AS pertama yang melawat ke Mesir sejak penggulingan Moursi pada 3 Juli lalu.
Dalam kunjungan singkatnya selama enam jam, dia juga menggelar pertemuan dengan sejumlah kelompok LSM, kelompok beragama, para pemerhati HAM dan organisasi buruh serta pemuda di Mesir.
Menlu AS itu mengatakan Washington meyakini bahwa kemitraan AS dan Mesir akan semakin kuat jika Mesir memiliki pemerintahan demokrasi hasil pemilu. (Antara)
