Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

SETORAN CALEG KE PARTAI: Praktik Ini Tidak Sehat

BISNIS.COM,JAKARTA -- Praktik setoran uang ke partai politik terkait proses pengajuan calon anggota legislatif (caleg) akan berdampak tidak sehat untuk pembangunan demokrasi."Bukan rahasia lagi jika untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 24 April 2013  |  20:54 WIB

BISNIS.COM,JAKARTA -- Praktik setoran uang ke partai politik terkait proses pengajuan calon anggota legislatif (caleg) akan berdampak tidak sehat untuk pembangunan demokrasi.

"Bukan rahasia lagi jika untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menyetor sejumlah uang ke partai politik," ujar Yudi Latif, pengamat politik dari Reform Institute, Rabu (24/4).

Menurutnya, ke depan para pemangku kepentingan harus memikirkan bagaimana sebuah partai bisa didanai oleh duit publik melalui APBN. Dengan demikian, para caleg tidak lagi diharuskan menyetor uang ke partai.

Akan tetapi, ujarnya, untuk sampai ke tahap itu perlu konsistensi dan jumlah  parpol jangan terlalu besar sehingga partai yang dibiayai negara pun tidak banyak. Selain itu, ujarnya, partai yang dibiayai oleh negara hanya partai-partai yang lolos parliamentary threshold (PT). Saat ini tercatat sebanyak 9 partai yang ada di parlemen sebagai hasil Pemilu 2009.

"Dengan begitu, tidak ada alasan parpol-parpol untuk 'memeras' anggota-anggota Dewan," kata Ketua Harian Pusat Kajian Studi Pancasila, Universitas Pancasila tersebut.

Dia nenambahkan pada sisi lain para anggota legislatif juga tidak  punya alasan untuk mengakumulasi kapital dengan cara-cara yang tidak halal. Contoh cara-cara tidak terpuji itu adalah dengan melakukan transaksi dalam proses pembuatan perundang-undangan.

"Jadi  harus ada terobosan kesanggupan negara biayai parpol-parpol," tambah Yudi.

Menurutnya, parpol boleh dibiayai APBN dengan jumlah yang tidak banyak dan regulasinya harus lebih ketat.

Meski didanai APBN, kalau sistem regulasinya tidak ditegakkan oleh peradilan maka parpol mendapatkan keuntungan ganda karena dari negara dapat dan dari transaksi-transaksi politik juga menerima imbalan, ujarnya.

"Jangan sampai setelah diberi APBN, pintu-pintu kebocoran masih ditolerir," kata Yudi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

politik parpol partai caleg setorancaleg

Sumber : John Andi Oktaveri

Editor : Bambang Supriyanto
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top