Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers terkait situasi politik, khususnya gelombang demonstrasi, yang terjadi di Indonesia. Prabowo juga mendukung langkah Partai Nasdem dan PAN mencabut status anggota DPR RI bagi kader yang keliru.
"Dalam beberapa hari ini, saya Presiden RI terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," ujar Prabowo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).
Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, Prabowo mengatakan telah mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025.
"Terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ucapnya.
Kemudian, Prabowo mengatakan pimpinan DPR RI juga menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo menilai langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI.
Baca Juga
"Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," kata Prabowo.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).
Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI.
Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).
