Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PM Inggris Ancam Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

PM Inggris Keir Starmer ancam akui Palestina di PBB jika Israel tak hentikan agresi di Gaza. Langkah ini didorong tekanan politik dan dukungan internasional.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump berbicara dalam konferensi pers bersama di Ruang Timur di Gedung Putih, 27 Februari 2025 di Washington, D.C., A.S./Reuters-Carl Court
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump berbicara dalam konferensi pers bersama di Ruang Timur di Gedung Putih, 27 Februari 2025 di Washington, D.C., A.S./Reuters-Carl Court
Ringkasan Berita
  • PM Inggris Keir Starmer mengancam akan mengakui negara Palestina di PBB jika Israel tidak menghentikan agresi di Gaza dan tidak mengambil langkah substantif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan.
  • Starmer menegaskan bahwa pengakuan Palestina akan dilakukan jika Israel menyepakati gencatan senjata, berkomitmen pada solusi dua negara, dan menghentikan aneksasi Tepi Barat, sementara Hamas harus membebaskan sandera dan melucuti senjata.
  • Tekanan politik dalam negeri dan dukungan dari Prancis mendorong Starmer untuk bertindak, meskipun langkah ini berpotensi mengganggu hubungan dengan AS dan menambah tantangan politik bagi Partai Buruh.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September, jika Israel tidak menghentikan agresinya di Gaza.

Dalam pernyataan televisi usai rapat darurat kabinet pada Selasa (29/7/2025) waktu setempat, Starmer menegaskan bahwa pengakuan Inggris terhadap negara Palestina akan dilakukan jika Israel gagal mengambil langkah substantif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza

Langkah-langkah itu termasuk menyepakati gencatan senjata, menunjukkan komitmen terhadap proses perdamaian menuju solusi dua negara, serta memastikan tidak ada aneksasi wilayah Tepi Barat.

“Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Kita melihat bayi kelaparan, anak-anak terlalu lemah untuk berdiri, gambar-gambar yang akan membekas seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri," ujar Starmer dikutip dari Bloomberg, Rabu (30/7/2025).

Di sisi lain, Starmer juga menegaskan di pihak Palestina, kelompok Hamas harus membebaskan seluruh sandera Israel, melucuti senjata, dan tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan politik dalam negeri terhadap Starmer untuk segera mengakui Palestina, menyusul langkah serupa dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu. 

Macron menyatakan akan menyampaikan dukungan resmi terhadap kenegaraan Palestina dalam forum PBB, yang memicu reaksi keras dari AS dan Israel.

Dukungan Politik dan Tekanan Internal

Starmer menyebut bahwa tujuan Inggris tetap pada upaya menciptakan Israel yang aman dan damai berdampingan dengan negara Palestina yang berdaulat dan layak. Namun, katanya, harapan itu kini menghadapi tekanan terbesar dalam sejarah.

Pernyataan ini datang di tengah desakan dari berbagai pihak, termasuk menteri kabinet, oposisi, dan anggota parlemen lintas partai. Lebih dari 250 anggota parlemen Inggris—termasuk lebih dari 100 dari Partai Buruh—telah menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah untuk segera mengakui Palestina sebagai negara.

Sikap hati-hati Starmer sebelumnya telah menuai kritik dari internal Partai Buruh sendiri. Sejumlah menteri, seperti Menteri Kesehatan Wes Streeting, Menteri Kehakiman Shabana Mahmood, Menteri Irlandia Utara Hilary Benn, dan Menteri Kebudayaan Lisa Nandy, dilaporkan telah mendorong Starmer dan Menteri Luar Negeri David Lammy untuk bertindak lebih cepat dalam isu ini.

Starmer menyebut, satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza adalah melalui penyelesaian jangka panjang. Dia menuturkan, Inggris mendukung upaya AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata yang vital. 

"Gencatan itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang saat ini sedang kami kembangkan bersama mitra internasional," katanya.

Konflik Politik di Dalam Negeri

Isu Gaza menjadi tantangan politik bagi Partai Buruh, yang masih dibayangi skandal antisemitisme pada masa kepemimpinan Jeremy Corbyn. Kini, Partai Buruh juga tertekan secara elektoral, dengan survei menunjukkan partai populis kanan Reform UK yang dipimpin Nigel Farage—sekutu dekat Donald Trump—terus menguat.

Pekan lalu, Corbyn mengumumkan akan membentuk partai kiri baru sebagai alternatif terhadap Buruh, dengan isu Palestina sebagai salah satu fokus utama. Langkah ini menambah tekanan terhadap Starmer dari sayap kiri partainya sendiri.

Di sisi lain, sikap tegas Starmer dalam isu Palestina berpotensi mengganggu hubungannya yang sejauh ini positif dengan Presiden AS Donald Trump. Macron sebelumnya dikritik keras oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai tindakan ceroboh.

Namun demikian, langkah Inggris disambut positif oleh Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot melalui media sosial mengatakan, Inggris bergabung dengan momentum yang dimulai oleh Prancis untuk mengakui negara Palestina. 

“Melalui keputusan penting ini dan upaya bersama, kita mengakhiri siklus kekerasan yang tak berkesudahan dan membuka kembali peluang perdamaian di kawasan,” tambahnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro