Bisnis.com, JAKARTA -- Brasil selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan pendirian negara Palestina yang berdaulat.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva dalam pengantarnya pada salah satu sesi KTT BRICS terkait dengan Perdamaian, Keamanan dan Reformasi Tata Kelola Global, 7 Juli 2025.
Pada sesi tersebut, Lula menyoroti ketidakstabilan di negara-negara Timur Tengah maupun Afrika Utara. Salah satu yang disoroti olehnya adalah terkait dengan eskalasi militer di Gaza oleh Israel sebagai respons terhadap serangan 7 Oktober 2023 dari kelompok Hamas.
"Tidak ada alasan sama sekali untuk membenarkan tindakan teroris yang dilakukan Hamas," ujar Lula dalam pidatonya di KTT BRICS, Rio de Janeiro, dikutip dari laman resmi BRICS, Senin (7/72025).
Meski demikian, Lula menyampaikan bahwa negara-negara BRICS tidak boleh bersikap acuh kepada praktik-praktik genosida yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza.
Menurutnya, apa yang dilakukan Israel adalah pembunuhan tanpa membedakan antara warga sipil yang tidak bersalah, serta penggunaan metode kelaparan sebagai senjata perang.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Lula menyebut satu-satunya solusi dari kekerasan tersebut adalah untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina.
"Solusi dari konflik tersebut hanya akan mungkin terjadi dengan akhir dari pendudukan Israel serta pendirian negara Palestina yang berdaulat dengan batas-batasnya pada 1967," tuturnya.
Adapun Lula juga menyoroti sejumlah konflik di wilayah lain di mana terjadi pelanggaran kewilayahan, seperti di Iran maupun Ukraina.
Presiden dari Partai Buruh Brasil itu mengkritik hukum internasional yang dinilainya sebagai surat mati. Dia menyebut dunia tengah menghadapi berbagai macam konflik sejak Perang Dunia Kedua.
Padahal, terang Lula, negara-negara besar bisa mengalokasikan anggaran negaranya untuk menyumbang sebesar 0,7% untuk Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance) guna membantu negara-negara berkembang.
"Lebih mudah untuk merancang 5% PDB ke belanja militer daripada mengalokasikan 0,7% yang telah dijanjikan untuk Bantuan Pembangunan Resmi. Ini menunjukkan sumber daya untuk penerapan Agenda 2030 ada, akan tetapi, mereka tidak tersedia karena kurangnya prioritas politis," tuturnya.
