Bisnis.com, JAKARTA — Polisi Inggris menangkap puluhan demonstran di Kota London karena mendukung kelompok Palestine Action usai Parlemen Inggris menetapkan organisasi tersebut sebagai organisasi teroris pekan lalu.
Melansir Reuters, Senin (7/7/2025), hanya berselang beberapa jam setelah penetapan tersebut, polisi menangkap 29 orang dalam aksi protes di pusat kota London, Sabtu pekan lalu.
“Sebanyak 29 penangkapan dilakukan dalam aksi protes mendukung Palestine Action di Parliament Square sore ini. Para tersangka masih dalam penahanan,” tulis Kepolisian Metropolitan lewat unggahan di platform X.
Dalam pernyataan sebelumnya, pihak kepolisian menyebut bahwa para pengunjuk rasa ditahan atas dugaan melanggar Terrorism Act 2000.
“Palestine Action kini menjadi organisasi terlarang. Petugas akan mengambil tindakan bila terdapat pelanggaran hukum,” tegas pihak berwenang.
Kelompok Defend Our Juries, yang mengadvokasi hak-hak pengunjuk rasa, mengungkap bahwa di antara mereka yang ditangkap terdapat seorang pendeta dan beberapa tenaga kesehatan. Aksi dilakukan secara damai, dengan para peserta memegang papan bertuliskan, “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action.”
Baca Juga
“Kami memberikan penghargaan kepada Kepolisian Kontra-Terorisme atas keberanian mereka melindungi rakyat London dari ancaman papan kardus yang menentang genosida di Gaza dan mendukung mereka yang mencoba menghentikannya,” ungkap juru bicara Defend Our Juries dengan nada sarkastik.
Ketegangan meningkat di tengah aksi yang digelar sekitar pukul 12.00 waktu setempat (11.00 GMT). Sejumlah warga yang melintas menyuarakan kemarahan atas penangkapan itu. “Polisi Metropolitan, kalian boneka negara Zionis!” dan “Biarkan mereka sendiri!” teriak beberapa orang, seperti dikutip dari Press Association.
Penangkapan ini menambah sorotan terhadap keputusan kontroversial pemerintah Inggris yang memasukkan Palestine Action ke dalam daftar organisasi teroris, menyusul aksi-aksi mereka menargetkan perusahaan yang terafiliasi dengan militer Israel.
Gerakan ini menyebut dirinya sebagai kelompok aksi langsung yang menggunakan metode konfrontatif. Selama ini mereka menargetkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, termasuk raksasa pertahanan asal Israel Elbit Systems yang dijuluki sebagai "musuh utama".
Pemerintah Partai Buruh menuding Palestine Action telah menyebabkan kerusakan senilai jutaan poundsterling melalui rangkaian aksinya, mulai dari serangan terhadap pabrik Thales pada 2022, fasilitas Elbit tahun lalu, hingga insiden di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di selatan negara itu bulan lalu—yang menjadi pemicu pelarangan resmi ini.
Dengan masuknya dalam daftar terlarang, Palestine Action kini setara secara hukum dengan kelompok seperti ISIS dan al Qaeda. Dukungan terhadap organisasi ini, atau menjadi anggotanya, akan diganjar hukuman pidana berat berdasarkan undang-undang anti-terorisme Inggris.
Langkah ini masih menunggu persetujuan dari House of Lords pada Kamis. Jika disahkan, pelarangan akan berlaku dalam hitungan hari.
Palestine Action mengecam keputusan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan telah mengajukan gugatan hukum. Sidang darurat dijadwalkan pada Jumat untuk menanggapi pelarangan tersebut.
Para pakar HAM dari PBB yang ditunjuk Dewan HAM PBB telah meminta Inggris meninjau ulang langkah ini, dengan alasan bahwa tindakan merusak properti tanpa niat mencelakai nyawa tidak seharusnya dikategorikan sebagai aksi terorisme.
Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa kekerasan dan perusakan tidak bisa ditoleransi dalam protes yang sah, dan kebijakan tanpa kompromi perlu diterapkan demi menjaga keamanan nasional.
Sehari sebelum pelarangan diumumkan, kelompok ini mengklaim telah memblokir akses ke salah satu fasilitas Elbit di Bristol, serta menduduki atap sebuah perusahaan subkontraktor di Suffolk yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Elbit.
Pemerintah Israel, yang sejak Oktober 2023 berperang dengan kelompok Hamas di Gaza, berkali-kali membantah tuduhan pelanggaran HAM dalam operasi militernya.
Pelarangan terhadap Palestine Action disahkan dalam satu paket yang juga mencakup dua kelompok ekstremis lainnya: Maniacs Murder Cult, kelompok neo-Nazi Inggris, dan Russian Imperial Movement, organisasi supremasi kulit putih yang mengusung ambisi membangun kembali Kekaisaran Rusia. Ketiganya dilarang sekaligus lewat satu pemungutan suara yang tidak bisa dipisah.
