Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru tetap melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan berpolitik.
Puan menyampaikan pihaknya akan menjaga prinsip itu dengan baik. Maka demikian dia kembali menegaskan tidak ada sama sekali perubahan dalam pasal yang mengatur itu.
“TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).
Lebih lanjut, dia menerangkan ada tiga pasal krusial yang diubah dalam RUU TNI. Pertama Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP). Kedua, Pasal 47 yang memperluas ruang lingkup jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga (K/L) dari 10 menjadi 14.
Ketiga, Pasal 53 berkenaan masa bakti atau usia pensiun prajurit yang dtujukan agar mencapai keadilan bagi abdi pertahanan negara.
Lebih jauh, Puan menyinggung soal penempatan prajurit TNI aktif di 14 K/L. Dia menyebut pihaknya memastikan bahwa TNI hanya ditempatkan pada bidang yang memang relevan dan dibutuhkan untuk negara.
Baca Juga
“Kalau di luar dari pasal 47 bahwa hanya ada 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, maka TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini,” lanjutnya.
Sementara itu, untuk Pasal 7 tentang cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP bertambah dari yang semula 14 menjadi 16. Ada 2 penambahan, ini dimaksudkan agar TNI membantu upaya penanggulangan ancaman pertahanan siber, melindungi, dan menyelamatkan warga, serta membantu kepentingan nasional di luar negeri.
“Itu nanti diatur dalam PP dan insyaallah jangan sampai terjadi ada operasi militer [perang]. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jadi jikalau terjadi ya akan dilaksanakan hal seperti itu [OMSP]. Kita harapannya jangan sampai terjadi,” pungkas politikus PDIP itu.
