Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Dia mengatakan bahwa kebutuhan ini muncul seiring dengan rencana pembangunan puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah. Meskipun, skema rekrutmen guru masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.
“Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya. Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025)
Tak hanya itu, Mu’ti juga menyampaikan bahwa mengenai kurikulum, terdapat dua pilihan yang sedang dikaji.
Opsi pertama adalah mengikuti standar sekolah unggulan dengan standar internasional, yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Opsi kedua adalah menerapkan kurikulum nasional yang berlaku saat ini di sekolah-sekolah umum di Indonesia.
Baca Juga
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa sekolah rakyat yang mengikuti skema sekolah unggulan akan mengadopsi standar internasional, seperti yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda.
Sementara itu, sekolah rakyat yang memilih skema kedua akan mengikuti standar kurikulum nasional yang telah diterapkan di sekolah-sekolah umum.
“Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” pungkas Mu’ti.
_1676914206.jpg?w=348&h=261)
