Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas anggota parlemen Korea Selatan sepakat untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pemungutan suara pada Sabtu (14/12/2024).
Mengutip Bloomberg, sebanyak 204 anggota dari 300 kursi di parlemen memberikan suara dukungan terhadap pemakzulan Yoon. Jumlah ini melampaui dua pertiga mayoritas suara yang dibutuhkan untuk mosi pemakzulan dapat disahkan. Sementara itu, 85 anggota parlemen menentang langkah tersebut.
Pemungutan suara ini merupakan upaya kedua untuk memakzulkan Yoon setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Meskipun Yoon membatalkan perintah tersebut 6 jam kemudian, setelah anggota parlemen bergegas menolak dekrit tersebut, tindakannya mengguncang pasar dan memicu kemarahan di seluruh negeri.
Perdana Menteri Han Duck-soo disebut akan menyampaikan pidato nasional, meskipun waktunya belum diputuskan, menurut seorang pejabat dari kantornya. Sementara itu, kantor kepresidenan belum memberikan komentar.
Presiden Yoon akan diberhentikan sementara dari tugasnya dan Perdana Menteri Han diperkirakan akan bertindak sebagai pemimpin sementara Korea Selatan hingga Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mosi pemakzulan dalam waktu 180 hari. Jika menyetujui pemakzulan Yoon, pemilihan presiden akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Pada prinsipnya, setidaknya tujuh hakim di MK harus bersidang untuk mempertimbangkan kasus pemakzulan, dengan minimal enam hakim harus menyetujuinya. Namun,MK saat ini hanya memiliki enam hakim karena tiga kursi masih kosong.
Baca Juga
Seorang pejabat MK mengatakan bahwa mereka masih dapat melanjutkan peninjauan, tetapi tidak jelas apakah mereka dapat memberikan keputusan akhir dalam situasi seperti ini.
“Mitra ekonomi internasional tidak menyukai ketidakpastian dan mitra diplomatik akan mengingat ketidakstabilan ini,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.
“Namun demokrasi Korea Selatan bekerja dengan baik sambil memberikan pelajaran yang patut diwaspadai oleh negara-negara lain.”
