Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dan tidak menduga bahwa selama ini anggaran KPU digunakan untuk penggunaan private jet, sewa apartemen, hingga pembuatan film terkait pemilu.
Hal ini disampaikan Doli dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan BPIP soal usulan anggaran tahun 2024 di Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).
“Tadinya saya membela habis Bapak Ibu sekalian untuk membuat Pemilu kita ini semakin berkualitas, semakin berwibawa, termasuk saudara-saudara sebagai penyelenggara pemilu. Hampir muncul penyesalan kalau ada begini-begini,” katanya seperti dikutip dari siaran TV Parlemen, Kamis (12/9/2024).
Ahmad Doli menyoroti penggunaan soal private jet yang menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya tadi tidak menduga, tapi ternyata laporannya ada, diakui bahwa itu memakai uang APBN,” tutur dia.
Lebih lanjut, menurut Doli penggunaan anggaran yang sangat terasa tidak penting ada di pembuatan film; film kejarlah janji dan film tagihlah janji. Doli pun mempertanyakan mengapa KPU memiliki ide untuk membuat film tersebut.
Baca Juga
“Coba jelaskan sama kami apa output atau background film itu dibuat, sehingga saya buat film itu minimal Rp10 miliar. Siapa yang nonton itu film dan kenapa terpikir buat film?” cecarnya.
Tak hanya itu, lanjut Doli, KPU meminta persetujuan dari Komisi II DPR untuk membuat akademi Pemilu Indonesia.
Menurut dia, hal ini tidak perlu karena Undang-Undang tidak memerintahkan penyelenggara Pemilu membuat sekolah.
“Tugas utama bapak-bapak itu adalah pelaksana Undang-Undang, di Undang-Undang itu ada gak bapak disuruh buat sekolah?”
Atas hal tersebut, Doli merasa kecewa dengan KPU lantaran anggaran yang diberikan ternyata digunakan untuk hal-hal yang berujung pada pemborosan.
“Menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan, buat gaya hidup bapak/ibu jadi mewah. Saya tadi terkejut ternyata ada rumah dinas, ada juga apartemen, sekjen klarifikasi, bener gak itu,” pungkas Politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga menilai penggunaan anggaran KPU ini menuai keborosan.
“Tolong kalau tidak akan mau menggunakan rumah dinas, jangan komisioner tinggal di apartemen. Karena apartemen juga dibiayai APBN, rumah dinas pemeliharaannya juga dari APBN, pemborosan,” tegas dia.
Dirinya turut menegaskan jika ada yang masih ingin tinggal di apartemen, bayarlah dengan uang pribadi.
“Saya kembali ingatkan kalau masih ada yang tinggal di apartemen, tolong tutup cepat apartemennya. Kalau masih mau tinggal di apartemen bayar dengan dana pribadi masing-masing,” pungkasnya.
