Bisnis.com, JAKARTA - PBNU tidak banyak berkomentar mengenai masalah revisi UU Pilkada yang menuai polemik di tengah masyarakat.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan memverifikasi terlebih dulu mengenai revisi UU Pilkada tersebut untuk mengetahui apakah benar DPR memiliki tujuan tertentu sehingga merevisi UU Pilkada Serentak.
"Ini sebetulnya kan mungkin bagian dari mekanisme check and balances ya antara yudikatif dengan legislatif ya. Tapi kita masih harus lihat ini apakah betul DPR memang sedang punya agenda kesana, dan bagaimana kita belum tau semuanya, kita harus cek dulu ya," tuturnya di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, DPR telah menjadwalkan pembahasan UU Pilkada pada, Rabu (21/8/2024). Menariknya dari jadwal yang dibagikan di DPR, pembahasan Revisi UU Pilkada akan dilakukan pukul 10.00 WIB dan langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pada pukul 19.00 WIB.
Kalau sesuai jadwal, rapat paripurna akan berlangsung pada Kamis (22/8/2024). Bisnis telah menghubungi tiga anggota Baleg DPR.
Salah satunya anggota Baleg dari Fraksi Golkar Firman Subagyo. Politikus asal Jawa Tengah itu membenarkan pengambilan keputusan tentang amandemen UU Pilkada akan berlangsung pada hari ini.
