.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menepis kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Dewan Pembina.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bahlil dalam konferensi pers yang dihelat usai ia secara resmi menjadi Ketum Partai berlambang pohon beringin tersebut pada Rabu (21/8/2024).
“Jadi nggak ada sampai urusan pak Presiden Jokowi mau jadi dewan pembina itu sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, jadi nggak benar itu,” jelas Bahlil.
Terkait banyaknya orang yang berasumsi Presiden Jokowi menjadi Dewan Pembina, menurutnya hal tersebut boleh saja dan tidak dilarang karena Indonesia adalah negara demokrasi.
“Bukan nggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan,” lanjutnya.
Sebagai catatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Bahlil terpilih secara aklamasi.
Baca Juga
Pengesahan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar ditetapkan dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Wakil Ketum Golkar Adies Kadier kemudian menjelaskan bahwa nantinya Ketum terpilih memiliki hak untuk menjadi formatur tunggal, termasuk memilih sosok yang akan duduk di jajaran dewan pembina.
"Artinya beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini," jelasnya ketika ditemui di tengah perhelatan Munas ke-11, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Meski demikian, dia mengatakan perlu waktu untuk menetapkan sekretaris Partai Golkar di kepengurusan baru terlebih dahulu.
"Jadi kita lihatlah nanti beliau kan diberi kesempatan untuk mengumumkan. Apalagi, kita kan [Rapimnas dan Munas] waktunya pendek harus segera mendaftarkan ke Kemenkumham. Setelah daftar ke Kemenkumham, baru kita dapat surat pengesahan. Itu lah yang bahan kita untuk majukan kepada kpu terkait pilkada," tuturnya.
