Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya diri bahwa indeks kualitas udara (air quality index) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal mencapai 0 apabila kendaraan listrik telah wara-wiri di sana.
Dia mengatakan bahwa saat ini kualitas udara di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur cukup rendah yaitu berada di angka 6 dari maksimal 50.
Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
“Kemarin pagi saya cek di iKN berapa air quality indexnya? Hanya 6. Padahal kendaraanya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin jadi 0,” ujarnya dalam forum tersebut.
Jokowi lantas membandingkan kualitas udara di sejumlah Negara tetangga mulai dari Singapura yang berada di angka 53. Padahal, maksimal kualitas udara yang masuk dalam kategori sehat berada di bawah angka 50.
Presiden mengimbau agar setiap pemerintah daerah (pemda) dapat menangani tingkat kualitas udara di masing-masing kawasan.
Baca Juga
“Memang untuk menangani itu juga butuh uang yang tidak sedikit. Menteri kesehatan menyampaikan kepada saya, karena udara yang tidak baik, ISPA di Jabodetabek menghabiskan hampir Rp10 triliun. Uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota,” pungkas Jokowi.
Perusahaan pemantau kualitas udara IQAir memperkirakan total kerugian ekonomi tahunan dari dampak kesehatan akibat polusi udara yang berkaitan dengan hilirisasi nikel mencapai US$5,69 miliar atau setara Rp88,2 triliun pada 2060.
Tidak hanya itu, riset dari Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) bertajuk Debunking the Value-added Myth in Nickel Downstream Industry pun menunjukkan bahwa total kerugian ekonomi tahunan akibat polusi udara yang terkait dengan emisi pengolahan logam dan pembangkit listrik diperkirakan mencapai US$2,63 miliar atau Rp40,7 triliun pada 2025.
Laporan tersebut menuliskan bahwa tanpa intervensi yang berarti, beban perekonomian akan terus meningkat hingga mencapai US$3,42 miliar atau Rp53 triliun pada 2030 dan US$5,69 miliar atau Rp88,2 triliun pada 2060.
