Bisnis.com, JAKARTA — PBB mendesak Pemerintah Bangladesh untuk mengungkap secara transparan jumlah korban akibat kebijakan represif terhadap aksi protes mahasiswa yang terjadi dalam sebulan terakhir.
Hal itu ditegaskan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, seperti dilansir Antara, Jumat (26/7/2024). Desakan kepada Pemerintah Bangladesh itu disampaikan lantaran meningkatnya laporan kekerasan di negara Asia Selatan itu.
Dalam pernyataan video, Turk menekankan perlunya transparansi mengenai jumlah korban tewas dan yang dipenjara demi kepentingan keluarga terdampak. Pihaknya juga mendesak pemulihan akses internet penuh untuk komunikasi gratis.
Turk juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan aparat keamanan bertindak sesuai standar hak asasi manusia internasional. Turk juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang tidak memihak dan independen terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Berdasarkan catatannya, kata Turk, upaya represif polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, yang berhadapan dengan aksi protes telah menyebabkan 170 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka dan banyak orang hilang.
Selain itu, dua jurnalis terbunuh, ratusan lainnya, termasuk tokoh oposisi, ditangkap.
Baca Juga
Sementara itu, menurut harian lokal Prothom Alo, korban tewas mencapai 201 orang, sebagian di antaranya meninggal akibat luka tembak selama aksi protes.
Seperti diketahui, Bangladesh didera protes dan aksi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal Juli 2024 atas seruan reformasi dalam sistem kuota pekerjaan publik (PNS) yang didambakan di negara itu. Alasannya, sistem rekrutmen itu dianggap sangat tidak adil oleh para mahasiswa.
Sejak 16 Juli 2024, protes semakin meningkat setelah polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, Bangladesh Students’ League, dilaporkan menyerang mahasiswa di kampus-kampus universitas di seluruh negara itu.
Menanggapi protes tersebut, pemerintah dengan dukungan putusan Mahkamah Agung Bangladesh mengeluarkan pengumuman yang mereformasi sistem kuota, memangkas kuota menjadi 7% dari 56%.
Namun, para mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut agar kampus-kampus dibuka kembali dan situasi normal di negara itu dipulihkan.
Polisi menangkap sekitar 4.500 orang dalam delapan hari terakhir, termasuk 1.400 orang pada Rabu (24/6/2024). Banyak dari mereka yang ditangkap adalah anggota oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Bangladesh Jamaat-e-Islami, menurut Prothom Alo.
Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan menyalahkan partai oposisi atas aksi kekerasan selama protes yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
"Kami akan mengidentifikasi mereka satu per satu dengan segenap kekuatan kami. Mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Kami tidak akan mundur untuk memastikannya," kata sang menteri.
