Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online (judol).
Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai meninjau program bantuan Pompa Air atau pompanisasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).
“Enggak ada. [Wacana bansos itu] enggak ada,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut catatan Bisnis, polemik judi online kembali mencuat usai pemerintah mengusulkan korban judi online bisa menjadi penerima bantuan sosial (bansos).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 3,2 juta warga teridentifikasi bermain judi online. Data warga yang terjerat judi online mencakup dari pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga.
Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan bahwa identifikasi tersebut didapat dari sebanyak 5.000 rekening yang berhasil diblokir. Rata-rata para bermain judi online yang teridentifikasi ini bermain di atas Rp100.000 atau hampir 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi.
Baca Juga
Natsir juga mengungkap cara PPATK mengetahui transaksi keuangan mencurigakan dari rekening yang diblokir terkait dengan judi online atau tidak. Mekanismenya, bagaimana dari pelaku yang dikirim ke bandar kecil, dan berlanjut ke bandar besar. Alhasil, sebagian besar uang lari ke luar negeri dengan total nilai mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Transaksi judi online ini bukan hanya memanfaatkan layanan bank, melainkan juga e-wallet. Di Indonesia, beberapa pemain e-wallet ternama antara lain Gopay, Ovo, DANA, dan LinkAja.
“Ada e-wallet juga banyak digunakan. Pihak pelapor ini selalu kami koordinasi untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, terkait judi ini maupun tindak pidana lain sebagaimana kewajiban mereka,” ungkap Natsir dalam diskusi online “Mati Melarat Karena Judi”, Sabtu (15/6/2024).
