Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri menjadi polemik di tengah masyarakat.
Pangkalnya adalah aksi protes yang disuarakan para mahasiswa dari sederet universitas negeri di Indonesia kepada perguruan tinggi yang disinyalir menaikkan nilai UKT secara tidak wajar.
Alhasil, Komisi X DPR RI memanggil Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI untuk melakukan rapat kerja membahas polemik tersebut.
Dalam rapat kerja pada Rabu (22/5/2024), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu selama sepekan kepada Kemendikbud-Ristek
untuk mengevaluasi polemik UKT atau sebelum penerimaan mahasiswa baru sekitar tanggal 22 Juni 2024.
Baca Juga
“Kami mendesak isu yang beredar di masyarakat dan meminta segera agar dalam satu minggu ke depan sebelum penerimaan mahasiswa baru, itu semua sudah dievaluasi,” kata Dede.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim sendiri telah menegaskan bahwa kenaikan UKT tersebut hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru.
"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosial media dan lain-lain, bahwa ini akan tiba-tiba merubah UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi, ini tidak benar sama sekali," ujar Nadiem di Komisi X DPR RI, Selasa (21/5/2024).
Namun demikian, mahasiswa dari berbagai kampus mengeluhkan kenaikan UKT dan melaporkan adanya mahasiswa yang terkendala karena tidak mendapatkan keringanan UKT. Perwakilan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun telah melakukan mediasi dengan DPR pada Kamis (16/5/2024).
Nadiem menegaskan bahwa UKT akan diklasifikasikan mulai dari yang terendah yaitu level 1 dan 2. Nilai UKT pada level atau tangga tersebut tidak akan berubah sehingga yang mungkin akan terdampak kenaikan adalah mahasiswa dengan keluarga tingkat ekonomi tinggi.
"Sekali lagi, tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini," ujarnya.
Nadiem menyatakan bahwa Kemendikbud-Ristek terutama akan mengawasi lonjakan yang signifikan pada UKT perguruan tinggi. Dia menegaskan bahwa Kemendikbud-Ristek akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan diperiksa dan dievaluasi.
"Saya berkomitmen beserta Kemendikbud Ristek untuk memastikan karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan," ujar Nadiem.
Terkait polemik tersebut, sejumlah pejabat di pemerintahan pun memberikan pandangannya. Berikut rangkuman opini yang disuarakan para pejabat pemerintahan terkait polemik UKT tersebut:
PRABOWO SUBIANTO
Terkait kenaikan UKT, Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai semestinya uang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terjangkau atau bahkan gratis.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya sedang berdiskusi dengan para ahli untuk menghitung ulang kenaikan UKT agar bisa ditekan, atau bahkan hingga digratiskan. Dia menilai bahwa UKT semestinya tidak menjadi beban bagi orang tua mahasiswa.
"Universitas negeri itu dibangun oleh uang rakyat [APBN] harusnya jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/5/2024).
Berkaitan dengan itu, Prabowo juga tengah mempelajari sistem di dunia pendidikan yang berubah secara drastis pasca-Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.
"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa jadi market, padahal ini adalah public good, kewajiban sosial bagi suatu negara," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan. Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.
WAPRES MA’RUF AMIN
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin turut mengomentari riuh publik terkait kenaikan UKT PTN yang dianggap terlalu mahal.
Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menanggung beban sepenuhnya atas kenaikan UKT tersebut. Maka dari itu, Ma'ruf memberikan solusi dengan cara membagi beban tersebut kepada tiga pihak yaitu pihak pemerintah, perguruan tinggi dan mahasiswa.
"Namun untuk beban kepada mahasiswa ini harus disesuaikan juga dengan kemampuan mereka," tutur Ma’ruf di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024).
Wapres menyarankan agar sebagian beban mahasiswa tersebut ditanggung pemerintah dan pihak perguruan tinggi yang memiliki badan usaha internal.
"Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan, karena tidak seluruh mahasiswa mampu," katanya.
.jpg)
Ma'ruf memastikan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab atas kenaikan UKT itu dengan memberikan bantuan kepada para mahasiswa.
Namun, dia juga mengingatkan perguruan tinggi agar ikut serta bertangungjawab dan tidak lepas tangan dalam menghadapi masalah ini.
"Perguruan Tinggi juga harus diberikan advokasi untuk bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Perguruan Tinggi juga jangan hanya mau PTNBH itu bebas. Jangan hanya bebas saja tetapi tidak mau ikut tanggung jawab," ujarnya.
SRI MULYANI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum dapat banyak berkomentar mengenai pembahasan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan. Opsi tersebut mencuat di tengah memanasnya diskusi soal mahalnya UKT mahasiswa di PTN.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara Kementeriannya dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim.
“Aku belum mendapatkan informasi dan proposalnya [student loan]. Jadi aku belum bisa komentar balik,” jelas Sri Mulyani usai mengikuti agenda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).
Sementara itu, Mendikbud-Ristek RI Nadiem Makarim mengatakan bahwa student loan saat ini masih dalam tahap pembahasan secara internal. Menurutnya, penerapan student loan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kemenkeu RI.
"Untuk saat ini masih dibahas secara internal, belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan. Saat ini masih wacana tingkatnya untuk membahas mengenai student loan dan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini, belum ada keputusan atau detail yang cukup untuk bisa saya umumkan sekarang, baru tahapan diskusi," katanya, di Komisi X DPR RI.
Berdasarkan catatan Bisnis, saat ini pemerintah tengah menjajaki pembahasan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan bersama dewan pengawas (dewas) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pembahasan tersebut berangkat dari banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, salah satunya untuk membayar kuliah. Padahal, terdapat potensi masalah yang akan timbul dari kebijakan ini.
Misalnya, seperti halnya di negara maju Amerika Serikat (AS) yang telah menerapkan produk kredit pendidikan ini, menimbulkan masalah jangka panjang.
Bahkan menurut National Student Clearinghouse Research Center, 40,41 juta peminjam pinjaman mahasiswa tidak menyelesaikan sekolahnya alias berhenti sekolah dan tidak mendapatkan gelar.
