Bisnis.com, MAMUJU--Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin akhirnya angkat bicara mengenai kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dianggap terlalu mahal.
Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menanggung beban sepenuhnya atas kenaikan UKT tersebut. Maka dari itu, Ma'ruf memberikan solusi dengan cara membagi beban tersebut kepada tiga pihak yaitu pihak pemerintah, perguruan tinggi dan mahasiswa.
"Namun untuk beban kepada mahasiswa ini harus disesuaikan juga dengan kemampuan mereka," tutur Maruf di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024).
Maruf menyarankan agar sebagian beban mahasiswa tersebut ditanggung pemerintah dan pihak perguruan tinggi yang memiliki badan usaha internal.
"Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan, karena tidak seluruh mahasiswa mampu," katanya.
Ma'ruf memastikan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab atas kenaikan UKT itu dengan memberikan bantuan kepada para mahasiswa.
Baca Juga
Namun, dia juga mengingatkan perguruan tinggi agar ikut serta bertangungjawab dan tidak lepas tangan dalam menghadapi masalah ini.
"Perguruan Tinggi juga harus diberikan advokasi untuk bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Perguruan Tinggi juga jangan hanya mau PTNBH itu bebas. Jangan hanya bebas saja tetapi tidak mau ikut tanggung jawab," ujarnya.
