Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Ma'ruf Amin Respons Naiknya UKT yang Kian Mencekik

Ma'ruf Amin akhirnya angkat bicara mengenai kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dianggap terlalu mahal.
Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin ditemani oleh Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pada agenda Asean Business Awards 2023 and Gala Dinner yang diselenggarakan di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place Hotel, Senayan, Jakarta, Senin malam (4/8/2023). JIBI/Akbar Evandio
Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin ditemani oleh Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pada agenda Asean Business Awards 2023 and Gala Dinner yang diselenggarakan di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place Hotel, Senayan, Jakarta, Senin malam (4/8/2023). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, MAMUJU--Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin akhirnya angkat bicara mengenai kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dianggap terlalu mahal.

Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menanggung beban sepenuhnya atas kenaikan UKT tersebut. Maka dari itu, Ma'ruf memberikan solusi dengan cara membagi beban tersebut kepada tiga pihak yaitu pihak pemerintah, perguruan tinggi dan mahasiswa.

"Namun untuk beban kepada mahasiswa ini harus disesuaikan juga dengan kemampuan mereka," tutur Maruf di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024).

Maruf menyarankan agar sebagian beban mahasiswa tersebut ditanggung pemerintah dan pihak perguruan tinggi yang memiliki badan usaha internal.

"Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan, karena tidak seluruh mahasiswa mampu," katanya.

Ma'ruf memastikan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab atas kenaikan UKT itu dengan memberikan bantuan kepada para mahasiswa.

Namun, dia juga mengingatkan perguruan tinggi agar ikut serta bertangungjawab dan tidak lepas tangan dalam menghadapi masalah ini.

"Perguruan Tinggi juga harus diberikan advokasi untuk bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Perguruan Tinggi juga jangan hanya mau PTNBH itu bebas. Jangan hanya bebas saja tetapi tidak mau ikut tanggung jawab," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper