Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Opsi Pemerintah Hadapi UKT Mahal: Student Loan hingga Kuliah Gratis

Sejumlah pejabat di pemerintahan memberikan pandangannya terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) PTN.
Arsip - Mahasiswa UIN Bandung menolak membayar UKT./Antara-Bagus Ahmad Rizaldi
Arsip - Mahasiswa UIN Bandung menolak membayar UKT./Antara-Bagus Ahmad Rizaldi

SRI MULYANI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum dapat banyak berkomentar mengenai pembahasan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan. Opsi tersebut mencuat di tengah memanasnya diskusi soal mahalnya UKT mahasiswa di PTN. 

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara Kementeriannya dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim.

“Aku belum mendapatkan informasi dan proposalnya [student loan]. Jadi aku belum bisa komentar balik,” jelas Sri Mulyani usai mengikuti agenda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu (22/5/2024). 

Sementara itu, Mendikbud-Ristek RI Nadiem Makarim mengatakan bahwa student loan saat ini masih dalam tahap pembahasan secara internal.  Menurutnya, penerapan student loan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kemenkeu RI. 

"Untuk saat ini masih dibahas secara internal, belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan. Saat ini masih wacana tingkatnya untuk membahas mengenai student loan dan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini, belum ada keputusan atau detail yang cukup untuk bisa saya umumkan sekarang, baru tahapan diskusi," katanya, di Komisi X DPR RI. 

Berdasarkan catatan Bisnis, saat ini pemerintah tengah menjajaki pembahasan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan bersama dewan pengawas (dewas) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pembahasan tersebut berangkat dari banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, salah satunya untuk membayar kuliah. Padahal, terdapat potensi masalah yang akan timbul dari kebijakan ini. 

Misalnya, seperti halnya di negara maju Amerika Serikat (AS) yang telah menerapkan produk kredit pendidikan ini, menimbulkan masalah jangka panjang.

Bahkan menurut National Student Clearinghouse Research Center, 40,41 juta peminjam pinjaman mahasiswa tidak menyelesaikan sekolahnya alias berhenti sekolah dan tidak mendapatkan gelar.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper