Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas ke V pada hari ini. Salah satu agenda rakernas yang paling banyak ditunggu adalah sikap PDIP apakah bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penentuan sikap PDIP selama 5 tahun ke depan akan menjadi salah satu agenda utama rakernas.
Ia mengatakan bahwa rakernas akan dibuka oleh pidato politik Megawati di depan 4.858 fungsionaris partai, mulai dari pengurus pusat hingga daerah, anggota parlemen, organisasi badan dan sayap partai, hingga pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) dari 16 negara yang akan hadir langsung di lokasi.
“Pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri [saat pembukaan Rakernas V PDIP],” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Selain itu, juga akan dilakukan prosesi penerimaan obor dalam pembukaan Rakernas V PDIP. Obor yang diberi nama Api Perjuangan itu diambil dari Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah oleh para pelari maraton menuju arena Rakernas.
Hasto menjelaskan, setidaknya ada tiga pembahasan utama dalam Rakernas V yang akan berlangsung selama tiga hari ini. Pertama, evaluasi hasil Pemilu 2024.
Baca Juga
Kedua, perumusan sikap politik PDIP lima tahun ke depan. Ketiga, pembahasan strategi pemenangan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024.
“SC [steering committe] telah melakukan pembahasan secara intens untuk merumuskan sikap-sikap politik partai berkait dengan konsolidasi partai di dalam menghadapi pilkada serentak, sikap politik terkait dengan situasi dan dinamika politik nasional dan internasional, sikap politik terhadap berbagai persoalan pokok rakyat," jelas Hasto.
Menurutnya, PDIP akan mendengar suara akar rumput yang disampaikan oleh pengurus partai di daerah terlebih dahulu sebelum ambil sikap soal posisi partai di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Tak Undang Jokowi
Di sisi lain, Hasto juga mengungkapkan alasan PDIP tidak mengundang 'mantan' kadernya, Jokowi. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tak menjaga demokrasi dan menegakan hukum.
Hasto mengatakan, Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum melawan sisi gelap kekuasaan. Apalagi, menurutnya, publik bisa melihat buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Oleh sebab itu, Hasto menyatakan PDIP hanya akan mengundang figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi dalam Rakernas V PDIP
"Spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Hasto mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai politik dengan sejarah panjang. Apalagi, lanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim Orde Baru yang tidak hargai hukum dan demokrasi.
"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," katanya.
Respons Istana
Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah Presiden RI Joko Widodo menyibukkan diri sehingga menjadi alasan tidak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.
Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memang memiliki jadwal "seabrek", termasuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
"Kalau tahu ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh jadwal, termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, dan Aceh," kata Ngabalin dilansir dari Antara.
Ngabalin mengatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki kewenangan dan keputusan internal untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada tanggal 24—26 Mei 2024.
Meski demikian, dia membantah ada pernyataan Presiden Jokowi yang menyibukkan diri.
Ia meminta agar pihak lain tidak menyebarkan berita bohong, apalagi saat situasi politik sudah tenang usai Pilpres 2024 dan keputusan KPU terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ya, namanya juga Presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukkan diri, namanya Presiden seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin.
