Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor hari ini, Jumat (19/4/20240), terkait dengan kasus dugaan korupsi insentif ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Gus Muhdlor merupakan salah satu pihak terkait dengan perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa status hukum Gus Muhdlor pada perkara tersebut sudah naik ke tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.
"Hari ini [19/4] bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait dalam perkara ini, atas nama Ahmad Muhdlor Ali [Bupati Sidoarjo periode 2021 - sekarang]," kata Ali kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).
Sebelumnya, KPK telah memperingatkan agar Gus Muhdlor kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Berdasarkan laporan Bisnis, Rabu (17/4//2024), politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk enam bulan pertama.
Baca Juga
Ali menyebut, penyidik KPK menduga para tersangka dalam kasus tersebut memotong dana insentif ASN tersebut dan menerima aliran uangnya. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan, KPK menyepakati bahwa ada dugaan Gus Muhdlor ikut menikmati aliran uang dimaksud.
Selain itu, Gus Muhdlor sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada Februari 2024 lalu. Dia irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik, Jumat (16/2/2024).
Muhdlor menyatakan sudah memberikan kesaksian sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya sehingga terang benderang. Namun, dia enggan memerinci apa saja materi pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik.
Dia juga membantah bahwa menerima aliran dana pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo.
"Enggak, secara umum yang bisa kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua, untuk lebih mengelola transparansi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sidoarjo," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Sebelum Gus Muhdlor, KPK telah menetapkan sejumlah dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi insentif ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu.
